Kompas.com - 22/10/2013, 22:38 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan spanduk KOMPAS/AGUS SUSANTOPengendara sepeda motor melintas di depan spanduk "Tolak Upah Murah - Bela Keadilan" yang dipasang di pagar sebuah pabrik di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (16/5). Buruh terus bergerak menolak upah buruh murah dan penghapusan sistem "outsourcing".
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR mengeluarkan rekomendasi terkait maraknya praktik alih daya (outsourcing) di perusahaan BUMN.

Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan, Panja Outsoucing BUMN merekomendasikan agar praktik alih daya di perusahaan pelat merah ini harus dihapuskan dan tak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dari BUMN kepada pekerja kontrak.

"Kita ingin agar pekerja kontrak di BUMN yang di PHK harus diberikan hak-hak pekerjanya," ujar dalam Rapat Pleno Panja Outsourcing BUMN Komisi IX , Selasa (22/10/2013).

Ribka mengatakan, Komisi IX merekomendasikan agar perusahaan BUMN tetap mempekerjakan pekerja yang akan habis masa kontraknya.

Lalu, bagi pekerja yang telah masa kerja kontraknya dua tahun atau lebih direkomendasikan untuk diangkat menjadi karyawan tetap.

"Kami juga merekomendasikan agar praktik sistem pemborongan di perusahaan BUMN dihapuskan, kecuali untuk lima jenis pekerjaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.19 tahun 2012," tambahnya.

Ribka menambahkan, Menteri Negara BUMN wajib memberikan sanksi kepada Direksi perusahaan yang mengabaikan rekomendasi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mendesak agar Menneg BUMN untuk melaksanakan rekomendasi ini 15 hari kerja terhitung sejak rekomendasi ini dikeluarkan.

"Jika Direksi tak menjalankan rekomendasi ini, Komisi IX merekomendasikan agar memecat Direksi perusahaan BUMN tersebut," katanya.

Selama ini, lanjut Ribka, praktik outsourcing tenaga kerja di BUMN terjadi karena minimnya peran pemerintah dalam pengawasan.

Karena itu, penyelewengan norma hukum sering terjadi dan dilakukan oleh manajemen perusahaan BUMN itu sendiri.

Selain itu, ia juga bilang Komisi IX kerap melihat tak adanya itikad baik dari Direksi BUMN untuk memperlakukan tenaga kerja kontraknya secara baik. (Fahriyadi)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Kontan
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.