Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: RI Tidak Gagal Memasukkan CPO dalam Daftar Ramah Lingkungan

Kompas.com - 23/10/2013, 18:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono enggan jika minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dikatakan gagal masuk dalam environmental goods list (EG List). Ia mengatakan pembahasan CPO hanya tertunda di forum kerjasama Asia Pasifik (APEC).

Ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta pekan ini, Suswono mengatakan, pemerintah akan tetap memperjuangkan CPO agar diterima dunia, dengan cara melawan kampanye hitam atas CPO.

"Ya, jelas sawit terus akan menjadi andalan. Kita lihat banyak negara tersaingi dengan efisiensi sawit. Sehingga mereka berupaya dengan cara apapun untuk mendiskreditkan sawit ini. Tapi kita akan terus counter," ujar Suswono.

Lebih lanjut dia mengatakan, negara importir CPO Indonesia memberikan support agar permasalahan ini bisa segera rampung. Oleh karena itu, ia pun tetap optimis CPO tetap menjadi andalan ekspor Indonesia.

"Jadi bukan gagal, ditolak. Proposal ini diterima tetapi tidak dibahas sekarang. Pertemuan yang akan datang akan menjadi masukan dan akan dibahas," imbuhnya.

Sebagai informasi, Indonesia tercatat dua kali gagal memperjuangkan masuknya CPO dalam EG List. Kegagalan pertama terjadi saat KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia. Pada saat itu, CPO Indonesia dinilai belum memenuhi ambang batas maksimum pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu kegagalan kedua terjadi saat KTT APEC 2013 pada 1–8 Oktober 2013, di Nusa Dua, Bali. Forum CSOM belum bisa menyepakati masuknya CPO dalam 54 EG List. Kali ini alasan penolakannya karena waktu dan proses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com