SBY: Tingkatkan Stok Pangan, Bukan Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap stok pangan ditingkatkan untuk menghadapi perubahan iklim dan gejolak pasar pangan dunia. Pemerintah akan menyusun aksi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, bukan dengan impor.

Hal itu dikatakan Presiden SBY saat membuka rapat koordinasi membahas soal pangan di Balai Sidang Bung Hatta, Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, Selasa ( 29/10/2013 ), seperti dikutip situs resmi Presiden.

Rakor dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, dan jajaran pemerintah terkait. Rakor itu digelar berkaitan dengan puncak peringatan Hari Pangan Sedunia yang digelar di Padang pada Kamis (31/10/2013).

"Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersama menyusun rencana aksi yang sekaligus harus kita jalankan. Sekarang meski cukup, karena kebutuhan beras meningkat dengan tajam, ditambah gangguan perubahan iklim dan gejolak pasar beras, serta pengaruh eksportir beras dunia, kita butuh kecukupan stok beras yang besar," kata Presiden.

Presiden berharap keputusan rapat di Bukittinggi bisa mengantisipasi kondisi pangan hingga tahun depan. Jumlah penduduk yang mendekati 250 juta jiwa membuat kebutuhan pangan meningkat. Dengan demikian, peningkatan produksi pangan sebuah keharusan.

"Ini urusan produksi dan konsumsi, meski ada sirkulasi dan ketidakstabilan nilai tukar, namun intinya adalah urusan supply dan demand. Makin baik supply , maka harga akan stabil," kata Presiden.

Sejumlah komoditas yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya, yakni beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai ataupun produk turunannya.

Seperti diberitakan, masalah pangan kerap dikeluhkan masyarakat lantaran harganya yang terus melonjak. Beberapa komoditas yang sempat dikeluhkan seperti kedelai dan daging sapi.

Hasil survei Pol-Tracking terhadap kinerja empat tahun pemerintahah SBY-Boediono, publik paling banyak mengeluhkan masalah ekonomi, khususnya terkait harga bahan pokok. Sebanyak 71 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.