Kompas.com - 29/10/2013, 18:32 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah meragukan laporan data Bank Dunia yang menyebut peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia di posisi 120 dari 189 negara. Dia menyebut data Bank Dunia tersebut tidak adil.

"Saya lihat itu cermin kita sendiri. Tapi, untuk fairness-nya, agak meragukan karena Indonesia negara besar, kompleks," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Selasa (29/10/2013).

Ia menambahkan, pihaknya belum mendapat data terkini soal laporan Bank Dunia tersebut. Namun, bila data tersebut menunjukkan peringkat Indonesia naik delapan peringkat dari posisi 128, artinya akses kredit dan listrik di Indonesia sudah semakin membaik.

Namun, Bambang menganggap bahwa laporan Bank Dunia tersebut juga tidak adil karena membandingkan satu negara dengan negara lain yang memiliki kompleksitas berbeda. "Artinya membandingkan Singapura yang levelnya kota dengan Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, negara besarnya mungkin China, Brasil, dan India," tambahnya.

Dengan kondisi itu, Indonesia akan memiliki gambaran yang jelas dengan masing-masing kompleksitasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia melaporkan peringkat daya saing "Doing Business" Indonesia berada di posisi 120 dari 189 negara. Dalam laporan ini, banyak negara membuat orang lebih mudah memulai dan menjalankan bisnis lokal, sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah bergerak lebih cepat memperbaiki keadaan daripada negara yang lebih besar.

Singapura dan Hongkong menempati peringkat terbaik di dunia, masing-masing urutan pertama dan kedua, diikuti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Denmark menggenapi lima besar, seperti tahun lalu.

Dalam hal menjalankan kemudahan menjalankan bisnis, Indonesia kalah bersaing dari sesama negara ASEAN, yaitu Malaysia peringkat 6, Thailand 18, Brunei 59, Vietnam 99, dan Filipina 108. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja yang berada pada peringkat 137.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez menyatakan bahwa Indonesia terus berusaha memperbaiki regulasi bagi kemudahan dunia usaha.

"Komitmen yang berkelanjutan guna mempermudah pengusaha untuk berkembang sangat membesarkan hati. Setiap langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan regulasi juga merupakan langkah ke arah pencapaian potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi," ujarnya dalam siaran pers.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Rilis
Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Whats New
Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Spend Smart
Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Whats New
Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Whats New
Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Whats New
Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Whats New
Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Spend Smart
Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Spend Smart
Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Whats New
Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Work Smart
Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.