Kompas.com - 30/10/2013, 08:10 WIB
EditorErlangga Djumena


BEIJING, KOMPAS.com -
Pemerintah China semakin serius membuka diri bagi investor asing. Kabar terbaru, China akan mematangkan rencana terkait perubahan aturan kepemilikan lahan di wilayahnya. Yu Zhengsheng, anggota Partai Komunis mengatakan, pihaknya akan membahas aturan kepemilikan lahan pada pertemuan bulan depan.

Partai penguasa pemerintahan ini disebut-sebut akan menyodorkan kebijakan reformasi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Mengutip kantor berita Xinhua, Pusat Pengembangan Penelitian China (DRC) bahkan telah mengajukan beberapa pasal tentang kepemilikan investor asing. Asal tahu saja, DRC bekerja di bawah kendali kabinet.

Zhang Zhiwei, Kepala Ekonom Nomura di Hong Kong mengatakan, salah satu poin penting adalah usulan DRC adalah membolehkan petani menggunakan tanah sebagai agunan atau menjual ke pihak lain. "Usulan ini sangat kontroversial. Keputusan akhir partai mungkin belum akan mendorong perubahan agresif," tulis Zhiwei dalam risetnya.

Aturan saat ini, petani berhak menggunakan tanah secara bebas dan klektif. Namun, tidak bisa menjual kepada pihak ketiga. Selain kepemilikan tanah, pasar menunggu perkembangan beberapa aturan lain. Mengutip proposal DRC kepada Partai Komunis, majalah China Reform menyebut ada beberapa aturan yang menjadi fokus.

Diantaranya, mengurangi tahapan administratif, membubarkan praktik monopoli, dan memangkas hambatan asing untuk memasuki industri keuangan.

Pasar langsung menyambut hangat rencana pemerintah ini. Credit Suisse Group AG mengatakan, proposal kebijakan DRC terbilang ambisius dan melampaui harapan pasar. "Namun, keberhasilan pemerintah mereformasi ekonomi bergantung pada rumusan kebijakan dan eksekusi," ujar Dong Tao, Ekonom Credit Suisse di Hong Kong, mengutip Bloomberg.

Sementara, Nomura Holdings Inc menilai, langkah pemerintah dalam mereformasi ekonomi, khususnya mengundang investor asing, masih belum signifikan. Menurut hasil survei Bloomberg terhadap sejumlah analis, pemerintah China bakal melakukan gebrakan besar terkait aturan reformasi ekonomi pada pertemuan bulan depan.

Pertemuan yang populer disebut "plenum" ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Komunis. Misalnya, Xi jinping, Presiden China. Ada juga sejumlah menteri dan petinggi perbankan dan badan usaha milik pemerintah. Partai Komunis mengendalikan pemerintahan sejak pemilu akhir 2012.

Reformasi ekonomi menjadi kebijakan yang ditempuh pemerintah negara itu untuk menopang pertumbuhan ekonomi China. Sebab, ekonomi China tengah melambat. Hingga akhir tahun, China berambisi meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. (Dessy Rosalina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.