Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Redenominasi Tunggu Situasi Aman

Kompas.com - 30/10/2013, 15:35 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Nasib penyederhanaan nilai nominal uang (redenominasi) hingga saat ini masih belum jelas. Pemerintah pun masih belum rampung melakukan persiapan sosialisasi kebijakan yang rencananya akan dirilis pada tahun depan ini.

"Soal redenominasi, nanti setelah situasinya aman dulu," kata Menteri Keuangan Chatib Basri selepas upacara Hari Oeang di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (30/11/2013).

Chatib menganggap,  kondisi saat ini  belum tepat untuk menjalankan kebijakan redenominasi.  Kebijakan ini bisa berjalan bila keadaan ekonomi Indonesia stabil.

"Bila ekonomi stabil, ini baru bisa digunakan. Soalnya ini belum (stabil), dengan kurs dan inflasi yang begini," tambahnya.

Akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi pada Juli 2013 sempat melonjak 3,29 persen, kemudian Agustus mencapai 1,29 persen.  Dan September mulai mereda dengan mengalami deflasi 0,35 persen.  Hingga September, inflasi year on year sudah mencapai 8,4 persen.  Hal ini memaksa pemerintah merevisi target inflasi tahun ini dari 7,2 persen menjadi 9,2 persen. Untuk inflasi Oktober, Chatib memprediksi, akan berada di sekitar 0,4 persen.

Sementara pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini masih tertekan di level Rp 11.161 per dollar AS, melemah dibanding kemarin di level Rp 11.076 per dollar AS.

Rencananya, proses redenominasi akan dimulai pada tahun 2014 dengan masa transisi sekitar tiga tahun. Sehingga penerapan redenominasi secara penuh baru bisa dilakukan pada 2018 mendatang. Saat ini, kebijakan tersebut ditangani oleh Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com