Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Depan, CPO Ilegal Terlarang Diekspor

Kompas.com - 15/11/2013, 16:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia serius membuktikan bahwa produk kelapa sawit dan turunannya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ramah lingkungan, melindungi human right, dan produksinya tidak termasuk child abuse.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menargetkan tahun 2014 seluruh pelaku industri CPO sudah harus mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Meski diakui Bayu, sertifikasi tersebut baru melihat dari sudut proses produksinya.

"Pemerintah RI berpikir untuk terapkan untuk menerapkan sama seperti SVLK, yakni tidak legal tidak boleh ekspor," kata Bayu di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Bayu mengklaim sebagian sistem ISPO sudah mengacu pada sistem yang ada pada sertifikasi di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dan beberapa yang lainnya belum sesuai standar RSPO.

"Tinggal sekarang kita apakah sudah waktunya menerapkan aturan yang tidak sustainable tidak boleh ekspor? Itu saya lontarkan sebagai sebuah bahan untuk dibahas di RSPO," pungkas Bayu.

Sebagaimana diketahui CPO menjadi komoditas unggulan subsektor perkebunan, di samping karet, coklat, dan kopi. Tiga pasar CPO terbesar yakni India, China, dan Uni Eropa dengan Belanda sebagai konsumen terbesar di UE.

Sepanjang 2012, produksi CPO Indonesia mencapai lebih dari 25 juta ton dan diprediksi mengalami peningkatan 4 juta ton tahun ini.

Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dalam periode Januari-Agustus 2013 tercatat ekspor CPO sebanyak 13,69 juta ton, atau mengalami kenaikan 18,6 persen dibanding periode sama 2012 yang sebesar 11,54 juta ton.

Sayangnya, lika-liku CPO sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia bukan tanpa hambatan. Uni Eropa yang memiliki banyak produsen grape seed, dan bunga matahari terus berupaya membatasi perdagangan CPO Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com