Kompas.com - 17/11/2013, 15:41 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Apung Widadi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan uji materi (judicial review) terhadap beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apabila MK mengabulkan permohonan uji materi itu, maka negara berpotensi kehilangan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Pengujian itu ingin memisahkan BUMN dari rezim keuangan negara. Artinya, BPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengaudit BUMN," kata Apung di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Ia menuturkan, berdasarkan penelusuran lembaganya pada tahun 2012, ada 140 BUMN dengan total aset mencapai Rp 3.500 triliun. Aset tersebut, katanya, juga terus tumbuh sebesar 15,2 persen per tahun dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012).

Dengan demikian, negara terancam kehilangan penerimaan non pajak dari perusahaan negara tersebut. "Tahun 2012, negara mendapat sekitar Rp 33 triliun per tahun. Bahkan, diperkirakan tahun 2013 naik menjadi Rp 35 triliun," ujarnya.

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, ia mengkhawatirkan BUMN akan menjadi sasaran perampokan karena tidak lagi diaudit oleh BPK. Tak hanya itu, apabila terjadi korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah itu, pelaku juga tidak bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

"Terlepas dari konsekuensi negatifnya, DPR juga tidak lagi bisa mengawasi BUMN secara langsung karena (BUMN) akan menjadi perusahaan privat," katanya.

Padahal menurut Apung, berdasarkan audit BPK dalam beberapa tahun terakhir, puluhan BUMN berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 triliun dan 305 juta dollar AS. Selain itu, beberapa kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara juga muncul dari lingkungan BUMN.

Apung juga menjelaskan bahwa berdasarkan rangkuman hasil pemeriksaan BPK pada semester awal tahun 2013, BPK menemukan adanya dugaan mark-up penyaluran subsidi di 9 BUMN. Dugaan mark-up tersebut, katanya, mencapai angka Rp 9,03 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.