Kompas.com - 26/11/2013, 19:01 WIB
Ilustrasi lahan pertanian KOMPAS IMAGES / FIKRIA HIDAYATIlustrasi lahan pertanian
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berharap isu pertanian yang dibawa dalam Paket Bali sukses dalam pembahasan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO).

Menteri Pertanian Suswono menuturkan dalam konferensi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan agar negara-negara berkembang dan amat terbelakang (Least Development Countries/LDCs) diizinkan memberikan subsidi pertanian hingga 15 persen.

"Sekarang ini masih di bawah 10 persen untuk subsidi petani kita secara umum. Sementara  negara maju 5 persen. Tapi kita ingin dorong sampai 15 persen," kata Suswono ditemui di kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Suswono menilai, pemberian subsidi pertanian sebesar 15 persen cukup adil bagi negara berkembang dan LDCs, di mana para petani di negara-negara tersebut tak sekuat petani di negara-negara maju.

Menurutnya lagi, negara-negara maju harus memiliki toleransi terhadap kondisi tersebut. "Negara maju saja masih memberikan subsidi kepada petaninya, dan tentu sudah selayaknya negara berkembang memberikan subsidi lebih besar kepada petaninya yang notabene adalah petani miskin, yang ini memang sesuatu yang harus ada toleransi," jelas politisi PKS itu.

Selain subsidi, Suswono juga mengatakan pemerintah akan memperjuangkan sistem buffer stock sebagai instrumen ketahanan pangan. Menurutnya, hal itu sangat penting. Terlebih lagi, kata dia, bagi negara seperti India yang memiliki populasi besar namun sangat rentan ketersediaan pasokan bahan pokoknya.

"Kita dengan stok Bulog yang sedikit jumlahnya sudah selayaknya perlu ditingkatkan. Tidak perlu ada pembatasan sampai kapan, sepanjang memang ada masyarakat miskin yang membutuhkan pangan yang kuat. Saya kira negara punya kewajiban untuk memenuhi pangan itu," sambungnya lagi.

Ia menambahkan, soal tarif ekspor juga menjadi pokok bahasan yang penting karena menyangkut kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui, negara-negara maju menginginkan agar hambatan tarif produk pertanian dihilangkan sama sekali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Whats New
BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

Whats New
Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Whats New
Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.