Kompas.com - 05/12/2013, 13:14 WIB
Petugas memasang cincin Radio Frequency Identification (RFID) kepada salah satu mobil mewah di SPBU kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAPetugas memasang cincin Radio Frequency Identification (RFID) kepada salah satu mobil mewah di SPBU kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
- Vice President Fuel Retail PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menegaskan, radio frequency identification (RFID) sementara ini hanya memonitor konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Iskandar mengatakan, sampai hari ini pemerintah belum memprogramkan pengendalian atau pembatasan konsumsi BBM subsidi. Ia pun mengklarifikasi isu yang menyebutkan konsumsi BBM subsidi dibatasi dengan adanya RFID.

"Pemerintah belum memprogramkan pengendalian atau pembatasan. Baru yang keluar itu kan Permen ESDM No 1/2013 untuk pembatasan mobil dinas," kata dia ditemui dalam sosialisasi RFID di kantor Kementerian BUMN, di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Dalam sosialisasi tersebut, secara simbolis dilakukan pemasangan RFID pada mobil Menteri BUMN Dahlan Iskan. Iskandar mengatakan, pemasangan RFID ini baru tahap monitoring.

Sistem ini lebih bertujuan untuk meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menyebut, penyelewengan solar jauh lebih besar dibanding penyelewengan premium. Selama ini PT Pertamina kecolongan penyelundupan solar, lantaran tidak mempunya rekam data yang jelas terkait adanya penyalahgunaan solar.

"RFID ini untuk mengurangi penyimpangan. Kita kan enggak tahu penyalahgunaan berapa. Yang ditangkep sudah banyak. Dari yang ketangkep tangan ini saja yang bisa direcord," jelasnya.

Sementara itu ketika ditanyakan ulang, kapan sistem ini efisien dalam mengendalikan BBM subsidi, Iskandar mengaku belum bisa memastikan kapan pemerintah mengeluarkan regulasi. Ia pun mengatakan, bahkan hingga target pemasangan RFID usai, yakni pada Juni 2014, sistem ini baru berfungsi untuk merekam konsumsi BBM saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum tahu (tahap pengendalian). Itu kan PP kalau pembatasan itu. Tapi pemerintah belum rencanakn itu," pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.