Realisasi Waduk Jatigede Tunggu Keputusan SBY

Ia menyebutkan permasalahan sosial yang terkait relokasi warga bertahan, baru bisa diselesaikan setelah ada keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait anggaran. Pasalnya, anggaran relokasi warga bertahan belum masuk dalam APBN 2014.

"Tadi diusulkan teman-teman Jawa Barat kalau itu (anggaran) diproses, dengan catatan Perpres keluar Januari 2014, diperkirakan prosesnya baru bisa 1 September 2014. Teknis 1 April 2014 tapi dengan proses administrasi sosial mungkin baru bisa 1 September 2014," kata Djoko usai rapat dengan Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menaksir biaya yang diperlukan untuk merelokasi 6.000 kepala keluarga (KK) yang bertahan di area waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat sekitar Rp 700 miliar.

Sebetulnya, mereka masuk dalam kelompok yang tidak memiliki hak relokasi. Anggaran tersebut belum masuk dalam APBN 2014. Namun, lanjut dia, BPKP sudah menuntaskan kajian untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan.

Kepala Bapeda Jawa Barat, Deny Juanda mengatakan setidaknya diperlukan Rp 13 juta per KK untuk memindahkan kelompok warga yang tak memiliki hak relokasi sesuai Permendagri 1975. Tercatat ada sekitar 6000 KK bertahan yang masuk kelompok ini.

"Jadi usulnya itu bagi mereka yang tidak punya hak relokasi diberi dana jatah hidup setahun. Kemudian pindah kemana terserah yang penting radius 20 km dari situ. Kemudian diberi uang pembongkaran, uang transport, dan sewa rumah setahun, kira-kira Rp 13 juta per KK," pungkasnya.