Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Rp 1.680 Triliun Milik WNI Tersimpan di Luar Negeri

Kompas.com - 12/12/2013, 07:23 WIB


JAKARTA, KOMPAS .com
 — Saat ini disinyalir ada dana sekitar 140 miliar dollar AS milik orang Indonesia yang tersimpan atau ditempatkan di luar negeri. Dengan nilai tukar Rp 12.000 per dollar AS, jumlah itu setara Rp 1.680 triliun. Padahal, pendapatan dalam APBN Tahun 2014 sebesar Rp 1.667 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menyatakan, jika dana tersebut berhasil dibawa kembali ke Indonesia, rupiah akan menguat. ”Namun, BI harus mengsterilisasi karena uang beredar bertambah,” kata Difi di Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengemukakan, dana tersebut penting ditarik lagi ke Indonesia karena bisa menopang likuiditas valas di dalam negeri. Dana tersebut juga bisa digunakan sebagai dana produktif dalam bentuk investasi langsung.

Dana sebesar itu juga bisa mendorong penguatan dan kestabilan nilai tukar rupiah, bahkan bisa memperkuat fundamen ekonomi Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia (NPI) juga bisa diperbaiki dengan dana itu.

”Bagaimana cara yang elegan untuk menarik kembali dana yang diparkir di luar negeri itu harus dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh pemerintah dan Bank Indonesia,” kata Ryan.

NPI per triwulan III-2013 defisit 2,645 miliar dollar AS. Sepanjang tahun 2013, NPI terus defisit, yakni 6,615 miliar dollar AS pada triwulan I dan 2,477 miliar dollar AS pada triwulan II.

Skema sedang dibahas Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, akhir pekan lalu, ditanya wartawan mengenai skema untuk menarik dana tersebut ke Indonesia. Menurut Agus, skema atau instrumen untuk menarik dana milik warga negara Indonesia di luar negeri atau nonresiden itu sedang dibahas. ”Ini adalah satu potensi yang bisa diraih. Masih perlu dibicarakan dengan pemerintah,” kata Agus.

Pada acara Kompas100 CEO Forum, beberapa waktu lalu, menjawab pertanyaan dalam diskusi, Gubernur BI mencontohkan paket deposito bagi nonresiden yang dilakukan India. Cara India menarik dana warganya di luar negeri adalah dengan menawarkan deposito tanpa pajak.

”Idealnya dana itu bisa kembali ke Indonesia. Kalau tidak bisa dalam bentuk ekuitas, bisa dalam bentuk penanaman modal,” ujar Agus.

Menteri Keuangan M Chatib Basri dalam kesempatan itu memaparkan, terkait kestabilan makro ekonomi, dana tersebut bisa kembali ke Indonesia. Langkahnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, dan berbagai hal lain.

Cara lain untuk menarik dana tersebut adalah dengan memberikan amnesti pajak. Namun, cara ini tidak disarankan karena cukup sulit. Selain itu, harus diterapkan secara menyeluruh tanpa memandang asal-usul uang.

”Dari sisi ekonomi, implikasi dana ini cukup besar. Misalnya, Italia pernah melakukan hal serupa untuk menarik 150 miliar dollar AS. Secara legal dan politik cukup susah,” ujar Chatib. (idr)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com