Kompas.com - 16/12/2013, 17:53 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi yang juga Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menilai tidak lolosnya dua direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam fit and proper test oleh Bank Indonesia (BI) secara tidak langsung terkait dengan upaya Gubernur BI, Agus Martowardojo yang ingin memasukkan jaringan Bank Mandiri ke bank BUMN tersebut.

Menurutnya, persoalan tidak lolosnya dua direktur BTN, yaitu Evi Firmansyah dan Saut Pardede berpangkal dari penghitungan dan penanganan kredit bermasalah (NPL). "Padahal, penghitungan NPL bisa subjektif, tergantung dari siapa yang menghitungnya," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (16/12/2013).

Dia menjelaskan, direktur utama yang baru menjabat di sebuah bank menginginkan agar NPL dihitung secara ketat, dan lebih tinggi. Dengan cara itu, nantinya dirut akan terlihat berhasil.

"Di sisi lain, Bank Indonesia juga lebih prefer menghitung NPL dengan penghitungan yang ketat untuk mengedepankan kehati-hatian. Sehingga, tidak lolosnya dua direksi BTN itu bisa dipahami, karena ada unsur subjektifitas dalam menghitungnya," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Drajad juga memperkirakan bahwa kemungkinan bakal ada personel dari Bank Mandiri yang akan masuk ke BTN menggantikan dua direktur yang tak lolos fit and proper test. Sebagaimana diketahui, saat ini BTN dipimpin oleh Maryono, yang merupakan mantan Dirut Bank Mutiara. Sebelumnya, dia juga berkiprah di Bank Mandiri.

Bank Mutiara pun saat ini jajaran direksinya juga diisi oleh alumni dari Bank Mandiri. "Mungkin Pak Agus ingin menularkan keberhasilannya di Bank Mandiri ke BTN. Memang, saat di Bank Mandiri, Pak Agus memiliki tim yang kuat dan cukup baik," ungkapnya.

Namun, dia mengingatkan, bahwa membawa jaringan Bank Mandiri ke BTN bisa berhasil dan bisa juga sebaliknya.

Sebelumnya diberitakan, BI tidak meloloskan dua direktur BTN, yaitu Evi Firmansyah dan Saut pardede dalam fit and proper test. Keputusan itu diambil karena dua direktur itu dinilai melanggar aturan kehati-hatian perbankan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.