Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Tidak Paham soal Kedaulatan Pangan

Kompas.com - 18/12/2013, 13:32 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan,  banyak pemangku kepentingan baik pemerintah maupun politisi tak sepenuhnya paham tentang konsep kedaulatan pangan.

"Banyak dari mereka yang menekankan soal kedaulatan pangan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya paham soal kedaulatan pangan. Malah jadinya dikaitkan dengan swasembada pangan atau sebagainya," kata Andreas pada diskusi "Pembelajaran dari Pengelolaan Ekonomi 2013: Banyak Kebijakan Dikeluarkan, Sedikit Masalah Terselesaikan," Rabu (18/12/2013).

Andreas menegaskan,  kedaulatan pangan bertolak belakang dengan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap masyarakat menetapkan pangan dan sistem pertanian bagi dirinya sendiri tanpa menjadikannya sebagai subjek berbagai kekuatan pasar internasional.

Seharusnya, ungkap pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) ini, ada enam pilar kedaulatan pangan yang harus dipahami. Pertama, hak atas pangan. Ia mencontohkan bila terjadi kelaparan di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka masyarakat akan protes ke pemerintah karena hak mereka atas pangan telah dilanggar.

"Kedua adalah reforma agraria, redistribusi lahan untuk petani. Kami cenderung senang sekaligus cemas dengan data BPS. Setiap keluarga petani hanya punya 0,86 hektar lahan. Di Jawa 49,5 persen tidak berlahan, luar Jawa 18,7 persen. 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset nasional sebagian besar tanah. Itu bisa memunculkan tuan tanah-tuan tanah kecil," jelasnya.

Selanjutnya adalah akses terhadap sumber daya produktif. Akses petani sangat kecil terhadap sumber daya air, genetik, dan SDA. Andreas mengatakan 50 persen jaringan irigasi strategis nasional di Jawa rusak. "Ini berarti dalam 30 tahun terakhir tak ada perhatian pemerintah soal irigasi," jelasnya.

Pilar lainnya adalah produksi pertanian agroekologi, yang berpusat di komunitas dan keluarga. Selain itu adalah perlindungan petani dari perdagangan pangan internasional yang tak adil. Terakhir, demokrasi. Petani kecil punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level.

"Di Indonesia ini belum pernah dilakukan. Asosiasi pertanian yang ada tidak memihak petani. Di India sudah diberlakukan Farmer Jury. Ini berdampak pada gerakan kedaulatan pangan di India. Dengan 1,2 miliar penduduk masih bisa ekspor 4,5 juta ton beras, 2,2 juta ton jagung, dan 4,2 juta ton tepung kedelai tahun 2011," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com