Freeport Diminta Bangun Pabrik Smelter di Papua

Kompas.com - 20/12/2013, 09:28 WIB
Freeport KOMPAS/AGUS SUSANTOFreeport
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaukus Parlemen Papua di DPR dan DPD RI meminta pemerintah tetap membuka peluang kepada PT Freeport untuk tetap mengekspor hasil galian tambangnya keluar negeri. Tapi dengan syarat, dalam kurun tiga tahun, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini membangun smelter (pabrik pemurnian) di Tanah Papua.

"Kami kemarin bertemu dengan Serikat Pekerja PT Freeport, nah mereka meminta ada toleransi 3 tahun untuk tetap bisa ekspor dengan syarat, PT Freeport harus bangun Pabrik Smelter (pemurnian) di Papua, tidak boleh di tempat lain," kata Anggota Kaukus Papua DPR dan DPD RI, Robert Joppy Kardinal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Sebagaimana diketahui, terhitung 12 Januari 2014, pemerintah akan menjalankan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah bagi perusahaan tambang yang belum memiliki pabrik pengolahan atau smelter. PT Freeport termasuk perusahaan yang kena imbas kebijakan tersebut.

Robert menjelaskan, Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Tapi dengan satu syarat, PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.

Robert yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan,sebenarnya PT Freeport punya pabrik smelter di Gresik. Namun pabrik tersebut hanya mampu mengolah 30 persen hasil mineral tambang yang digali dari sumberdaya alam Papua, sementara sisanya di ekspor.
Karena itu, politisi Golkar ini tidak habis pikir PT Freeport seakan-akan tidak punya kemampuan bangun pabrik pemurnian di Papua. Padahal dari Sorong, Kaimana sampai Fak-Fak itu, gas dan batubara untuk keperluan bahan bakar pabrik tersebut tersedia sangat besar.

"Harga tanah juga lebih murah daripada di Jawa. Kalau perlu kita kasi Pulau kosong, tapi dengan syarat harus bangun pabrik di Papua," ucap Robert.

Politisi Papua lainnya yang tergabung dalam Kaukus ini diantaranya Paskalis Kossay, Agustina Basik-Basik dan Diaz Dwijangge.

Tak hanya itu, dari sisi keuangan pun, Robert yakin PT Freeport sangat mampu bangun pabrik smelter.Toh setiap tahunnya PT Freeport mampu bayar pajak dua miliar dollar Amerika Serikat per tahunnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini berarti keuntungannya ada berapa kali lipat dari dua miliar dollar AS itu, tapi kenapa bangun smelter saja tidak bisa. Pemerintah tegas pada Freeport karena ini semata-mata demi masyarakat Papua," katanya.

Politisi Papua Agustina Basik-Basik juga menuntut PT Freeport untuk bangun Kantor Pusat di Papua. Selama ini,kata Agustina, Jayapura cuma dianggap kantor perwakilan sementara kantor pusatnya di Jakarta. Karena itu dia meminta analogi ini dibalik.

"PT Freeport sudah gali sumberdaya alam Papua selama 36 tahun dari tahun 1967, jadi untungnya tidak sedikit. Kami menutut PT Freeport bikin kantor pusat di Timika, atau Jayapura, Jakarta jadi kantor perwakilan.Jadi pusat manajemen harus disini," katanya.

Agustina juga menyayangkan, selama puluhan tahun beroperasi, anak-anak Papua belum ada satu pun yang bisa tebus sampai di level pengambil kebijakan. "Berarti ada kesalahan manajemen atau ketidakpedulian pada masyarakat Papua, artinya mereka cuma mau keruk alam di sana," katanya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Parlemen Papua, Paskalis Kosay menambahkan sebenarnya pihaknya sudah punya 11 tuntutan kepada pemerintah pusat dan PT Freeport, di antaranya, menuntut keberadaan kantor pusat di Papua, President Direktur sudah saatnya menempatkan orang Papua, Penyertaan saham pemrintah daerah, peninjauan ulang kontrak karya, pelibatan masyarakat adat, dan lainnya termasuk membangun pabrik pemurnian di Papua.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan dalam bentuk surat baik ke pemerintah pusat dan pemilik modal agar tuntutan masyarakat Papua ini disikapi," ujarnya. (Hasanudin Aco)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Whats New
OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

Whats New
 Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Whats New
Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Spend Smart
Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Whats New
Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Whats New
Pertamina Tetap Jual Pertalite Rp 7.650 Per Liter meski Harga Sebenarnya Rp 11.000

Pertamina Tetap Jual Pertalite Rp 7.650 Per Liter meski Harga Sebenarnya Rp 11.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.