Freeport Diminta Bangun Pabrik Smelter di Papua

"Kami kemarin bertemu dengan Serikat Pekerja PT Freeport, nah mereka meminta ada toleransi 3 tahun untuk tetap bisa ekspor dengan syarat, PT Freeport harus bangun Pabrik Smelter (pemurnian) di Papua, tidak boleh di tempat lain," kata Anggota Kaukus Papua DPR dan DPD RI, Robert Joppy Kardinal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Sebagaimana diketahui, terhitung 12 Januari 2014, pemerintah akan menjalankan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Nomor 4 tahun 2009 mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah bagi perusahaan tambang yang belum memiliki pabrik pengolahan atau smelter. PT Freeport termasuk perusahaan yang kena imbas kebijakan tersebut.

Robert menjelaskan, Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Tapi dengan satu syarat, PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.

Robert yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan,sebenarnya PT Freeport punya pabrik smelter di Gresik. Namun pabrik tersebut hanya mampu mengolah 30 persen hasil mineral tambang yang digali dari sumberdaya alam Papua, sementara sisanya di ekspor.
Karena itu, politisi Golkar ini tidak habis pikir PT Freeport seakan-akan tidak punya kemampuan bangun pabrik pemurnian di Papua. Padahal dari Sorong, Kaimana sampai Fak-Fak itu, gas dan batubara untuk keperluan bahan bakar pabrik tersebut tersedia sangat besar.

"Harga tanah juga lebih murah daripada di Jawa. Kalau perlu kita kasi Pulau kosong, tapi dengan syarat harus bangun pabrik di Papua," ucap Robert.

Politisi Papua lainnya yang tergabung dalam Kaukus ini diantaranya Paskalis Kossay, Agustina Basik-Basik dan Diaz Dwijangge.

Tak hanya itu, dari sisi keuangan pun, Robert yakin PT Freeport sangat mampu bangun pabrik smelter.Toh setiap tahunnya PT Freeport mampu bayar pajak dua miliar dollar Amerika Serikat per tahunnya.

"Ini berarti keuntungannya ada berapa kali lipat dari dua miliar dollar AS itu, tapi kenapa bangun smelter saja tidak bisa. Pemerintah tegas pada Freeport karena ini semata-mata demi masyarakat Papua," katanya.

Politisi Papua Agustina Basik-Basik juga menuntut PT Freeport untuk bangun Kantor Pusat di Papua. Selama ini,kata Agustina, Jayapura cuma dianggap kantor perwakilan sementara kantor pusatnya di Jakarta. Karena itu dia meminta analogi ini dibalik.

"PT Freeport sudah gali sumberdaya alam Papua selama 36 tahun dari tahun 1967, jadi untungnya tidak sedikit. Kami menutut PT Freeport bikin kantor pusat di Timika, atau Jayapura, Jakarta jadi kantor perwakilan.Jadi pusat manajemen harus disini," katanya.

Agustina juga menyayangkan, selama puluhan tahun beroperasi, anak-anak Papua belum ada satu pun yang bisa tebus sampai di level pengambil kebijakan. "Berarti ada kesalahan manajemen atau ketidakpedulian pada masyarakat Papua, artinya mereka cuma mau keruk alam di sana," katanya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Parlemen Papua, Paskalis Kosay menambahkan sebenarnya pihaknya sudah punya 11 tuntutan kepada pemerintah pusat dan PT Freeport, di antaranya, menuntut keberadaan kantor pusat di Papua, President Direktur sudah saatnya menempatkan orang Papua, Penyertaan saham pemrintah daerah, peninjauan ulang kontrak karya, pelibatan masyarakat adat, dan lainnya termasuk membangun pabrik pemurnian di Papua.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan dalam bentuk surat baik ke pemerintah pusat dan pemilik modal agar tuntutan masyarakat Papua ini disikapi," ujarnya. (Hasanudin Aco)