Kompas.com - 22/12/2013, 12:27 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah harus mewaspadai empat hal yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di tahun pemilu. Pengamat perencanaan pembangunan nasional, Syahrial Loetan menuturkan keempat hal tersebut pada tahun ini masih terjadi.

Hal pertama adalah upaya memperkecil transaksi berjalan cukup berat, impor cukup tinggi sementara ekspor melemah. Di sisi lain, upaya perbaikan struktural dalam negeri tak kunjung tuntas. Banyak kebijakan dilahirkan, namun lemah implementasi.

“Sebagai contoh, diversifikasi energi sudah lama didengungkan, namun nyatanya tidak ada konsistensi. Salah satu dampaknya, tingginya subsidi yang harus disediakan pemerintah dalam APBN,” ungkap Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2013).

Kedua, struktur industri manufaktur yang “tidak lengkap” dari hulu ke hilir, mengakibatkan pemerintah kesulitan meningkatkan kapasitas nasional sesuai dengan laju permintaan. Banyak “produk antara” yang tidak diproduksi sendiri menjadi kendala dalam peningkatan kapasitas tersebut. Struktur industri ini menyimpan sejumlah masalah cukup serius jika ke depan tidak segera diperbaiki.

Syahrial juga menyebut, banyak kelemahan di dalam perencanaan program maupun implementasi dari Anggaran Pemerintah 2013. Idealnya, kata dia, meski dalam situasi tak terlalu kondusif, perencanaan yang baik jika dibarengi dengan impelmentasi yang baik pula, bakal memberikan dampak multiplier signifikan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

“Namun, banyak anggaran pemerintah yang sudah dialokasikan kepada belanja modal, tak dapat diserap secara maksimal (oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga dampak multiplier-nya menjadi tertunda,” jelasnya.

Terakhir, kata dia, sinyal pemerintah yang akan mengerem sedikit laju pertumbuhan ekonomi namun dengan target yang lebih tinggi dari tahun 2013, memberikan tanda yang sedikit membingungkan. Namun, lebih baik semua pihak melihat prospek investasi swasta dan pergerakan konsumsi rumah tangga.

Syahrial mengatakan, penyerapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga sebenarnya mempunyai dampak yang lebih dominan untuk menyumbang angka produk domestik bruto. Kegiatan Pemilu akan menyebabkan banyaknya dana yang menyebar di rumah tangga, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tetap tinggi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.