JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mempersilakan pemerintah daerah untuk ikut aktif mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahkan dengan cara-cara kreatif, agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, BPH Migas hanyalah sebagai badan yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Sementara, tiga distributor terpilih, hanyalah operator yang menyalurkan.
"Nah sekarang siapa yang mengawasi. Kita tanggungjawab untuk make sure ini tepat sasaran. Oleh karena itu, yang paling maha kuasa adalah di masing-masing Pemda, Walikota, Bupati," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/12/2013).
"Pemda lah yang bersama-sama distributor mengawasi (penyalurannya). Mau mengeluarkan Perda kek, kupon kek, up to them," kata dia lagi.
Susilo mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi sepenuhnya adalah otoritas Pemda. Namun, jika menyetop penyaluran BBM bersubsidi, maka itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.
"Wacana Wagub DKI untuk membatasi BBM subsidi monggo saja. Andi ( Kepala BPH Migas Andi Noor Sommeng) sudah membagikan, oke. Mau diambil monggo, mau disimpen silakan. Silakan diatur. Tapi, kalau menghilangkan subsidi itu, melanggar. Kalau misalnya DKI dapat 3 juta kiloliter, yang dijual 10.000 kiloliter, monggo saja. Mau keluarkan kupon silakan," katanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
