JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Beberapa di antaranya adalah dengan mandatori penggunaan 10 persen biofuel, konversi ke bahan bakar gas (BBG), serta penggunaan alat monitor (RFID).
"Saudara-saudara pasti yakin 48 juta kiloliter itu perlu subsidi cuma Rp 200 triliun. Ini ibaratnya membuang garam ke laut. Enggak ada bekasnya," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/12/2013).
Padahal, lanjut Susilo, anggaran sebesar itu lebih besar manfaatnya jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Dengan demikian, manfaat tersebut bisa dinikmati hingga anak cucu kelak. "Oleh karena itu, kita berharap bisa mengurangi BBM kita," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah akan menggalakkan penggunaan biofuel di tahun depan. Pemerintah juga berjanji bakal mengantisipasi terjadinya aksi-aksi penyelundupan.
Susilo memperkirakan, tantangan distribusi BBM bersubsidi tahun depan masih tak jauh beda dari tahun ini. Begitu pula dengan konsumsinya seiring pertumbuhan ekonomi. "Masih (impor) Rp 2 triliun per hari," kata Susilo.
Di sisi lain, ia berharap akan ada lebih banyak distributor terpilih agar penyaluran BBM bersubsidi bisa menjangkau semua wilayah terpencil sehingga tidak ada disparitas harga yang mencolok.
Ia berharap, pada tahun berikutnya ada 8 penyalur BBM bersubsidi, lebih banyak dibanding tahun ini yang hanya 3 badan usaha, yakni PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk, serta PT Surya Parna Niaga.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
