Basuki: Pemerintah Salah Kebijakan, Kenapa Gas Enggak Disubsidi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah soal subsidi bahan bakar dinilai salah. Seharusnya subsidi diberikan untuk elpiji, bukan untuk bahan bakar minyak (BBM).

"Enggak semua kampung punya biogas kotoran sapi. Makanya saya bilang, pemerintah salah kebijakan, kenapa gas enggak disubsidi?" kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Senin (6/1/2014).

Menurut Basuki, subsidi selayaknya diberikan untuk semua tabung gas, bukan hanya untuk tabung gas 3 kg. Potensi penyelewengan subsidi pada gas, kata dia, lebih kecil dibanding BBM. 

Kalau Pertamina mengaku rugi, ia mempertanyakan kenapa tidak mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya pada gas. Proyek pengendalian konsumsi BBM dalam bentuk Radio Frequency Identification (RFID) yang menghabiskan dana Rp 800 miliar, menurutnya, lebih baik dialihkan untuk subsidi elpiji.

Basuki menyadari posisinya sebagai Wakil Gubernur akan dipandang tidak elok bicara soal kemelut kenaikan harga elpiji. 

"Saya susah nanti kalau ikut campur, orang ribut sama saya. Nanti dibilang wagub komentarin pusat lagi," ujarnya.

Di Jakarta, tabung elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak 68 persen menjadi Rp 138.000. Akibatnya, sejumlah anggota masyarakat beralih ke tabung elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah.

Banyaknya anggota masyarakat yang beralih ini pun membuat tabung elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar. Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi.