Kompas.com - 11/01/2014, 08:52 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai acuan harga minyak kelapa sawit mentah di pasar global. Dari total harga acuan tarif bea keluar, 60 persen dibentuk dari harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) domestik.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjelaskan hal ini di Jakarta, Jumat (1/1). Adapun sisanya berasal dari harga CPO di Malaysia (20 persen) dan Rotterdam, Belanda (20 persen).

”Ini bagus karena tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pembentuk komposit lain makin kecil. Berkaca pada timah, harga Indonesia paling tinggi dan terus meningkat. Bahkan, jika selisih harga CPO dengan salah satu pembentuk komposit lebih dari 20 dollar AS per ton, Indonesia bisa menggunakan harga sendiri,” kata Gita, Jumat (10/1).

Sebelum gabungan pembentuk (komposit) harga baru ini berlaku September 2013, harga acuan tarif bea keluar dihitung rata-rata sederhana dengan menggabungkan harga Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Langkah ini membuat Indonesia tidak menikmati keuntungan dari pembentukan harga CPO.

”Dengan pulihnya perekonomian negara-negara mitra utama dagang Indonesia dan negara tujuan ekspor CPO, ekspor Indonesia akan meningkat. Ini akan menguntungkan transaksi perdagangan Indonesia,” ujar Gita.

Pemerintah menggunakan harga komposit untuk menentukan tarif bea keluar yang direvisi setiap bulan mengikuti fluktuasi harga CPO di ketiga negara. Sejak tahun 2007, pemerintah menetapkan tarif bea keluar CPO secara progresif sesuai fluktuasi harga pasar.

Sudah sepatutnya Indonesia mendominasi komposit harga acuan karena merupakan produsen terbesar CPO dunia, meninggalkan Malaysia sejak tahun 2006.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan mengatakan, hal ini langkah baik yang harus diikuti dengan kebijakan lain untuk lebih menghidupkan bursa komoditas di dalam negeri. Langkah itu, antara lain, membuat kebijakan yang menarik perusahaan CPO swasta dan badan usaha milik negara lebih banyak bertransaksi di bursa komoditas di dalam negeri.

Sementara itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kian memprihatinkan. Perizinan per Juni 2013 seharusnya hanya sekitar 1,5 juta hektar. Namun, saat ini izin yang diberikan mencapai lebih dari 4 juta hektar. Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten harus segera menghentikan izin perkebunan kelapa sawit karena dampak kerusakan hutan semakin terasa.

”Pemprov dan pemerintah kabupaten di Kalbar tidak konsisten. Ini bisa membuat hutan di Kalbar semakin rusak,” ujar aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar, Hendrikus Adam, di Pontianak. Menurut dia, dampak kerusakan hutan sudah semakin terasa di sejumlah wilayah. (HAM/AHA/ESA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Whats New
Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Whats New
Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Whats New
BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

Rilis
Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

Whats New
Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Rilis
DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

Whats New
Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Whats New
Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Whats New
Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Spend Smart
Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Whats New
Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.