Pemerintah Tak Beri Keringanan Bea Keluar untuk Freeport

Kompas.com - 30/01/2014, 20:31 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak memberikan insentif bea keluar atas produk mineral untuk PT Freeport Indonesia.

"Kita memang pada dasarnya tetap berpegangan kepada undang-undang. Undang-undang itu mewajibkan kepada kita untuk melakukan pengolahan dan pemurnian, sedangkan untuk bea keluar itu pemurnian," kata Menko di Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Hatta mengatakan masalah bea keluar itu sebagai pemaksaan agar perusahaan pertambangan membangun pengolah biji mineral (smelter) dalam tiga tahun.

"Intinya, Freeport tetap menghormati bea keluar yang ada. Di dalam undang-undang itu disebutkan, kontrak-kontrak yang ada tetap dihormati sampai dengan berakhir. Ada pasal berikutnya lagi yang mengatakan dalam satu tahun, kontrak-kontrak itu disesuaikan dengan undang-undang yang baru," kata Hatta.

Hatta mengaku bertemu Vice Chairman Freeport McMoran Richard C. Adkerson setelah perwakilan Freeport itu bertemu Menteri Perindustrian MS Hidayat.

"Kalau rapat itu jangan diatur orang. Soal rapat, kita mau rapat kapan pun bisa," kata Hatta ketika ditanya apakah pemerintah akan mengakomodasi permintaan Freeport.

Pada Rabu (29/1/2014), Richard C. Adkerson bertemu Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Keuangan Chatib Basri. Adkerson juga bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, di Kantor Menteri ESDM pada Kamis (30/1/2014).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, mengatakan PT Freeport Indonesia harus menjalankan aturan bea keluar konsentrat tembaga yang diterapkan secara progresif 25-60 persen pada periode 2014-2016.

PT Freeport Indonesia harus membayar bea keluar sebesar 25 persen atas ekspor konsentrat tembaga pada 2014 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.