Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2014, 09:33 WIB

BANJARBARU, KOMPAS.com
- Pemerintah harus melakukan penataan ulang kebijakan impor beras premium, terutama terkait pola pemasukan beras impor dan kepastian jenis beras yang diimpor. Hal itu dilakukan agar tidak muncul kembali kekisruhan impor beras.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi, Rabu (5/2), di Jakarta, sumber beras premium impor sekarang tidak dari satu atau dua negara saja. Prinsip pedagang, di mana ada beras premium impor murah, akan dikejar, baik itu dari Jepang, Amerika Serikat, Thailand, maupun Vietnam. ”Yang penting, harga beras murah,” katanya.

Karena sumber pemasukan beras impor dari sejumlah negara, kebijakan terkait kode HS harus dibuat secara transparan dan benar-benar dibedakan secara nyata. Kalau tidak, peluang terjadinya kekisruhan akan muncul kembali.

Nellys mengatakan, kalau memang beras yang diimpor jenis Thai Hom Mali, harus jelas kode HS-nya. Begitu pula dengan jenis beras Basmati ataupun Japonica.

Yang penting juga, pola pemasukan beras impor premium harus diatur secara benar terkait dengan waktu pemasukannya. Jangan sampai beras impor masuk di tengah petani panen raya. Hal itu akan menekan harganya di tingkat petani. Konsumsi beras premium terus naik, produksi sangat bergantung pada iklim, karena itu masih diperlukan tambahan beras premium impor.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, tantangan perberasan nasional ke depan adalah soal daya saing. Disparitas harga beras yang terlalu besar antara beras di pasar dunia dan beras lokal dapat mengganggu daya saing beras lokal.

Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum mengatakan, pengawasan terhadap pemasukan beras impor harus dilakukan secara ketat agar tidak mengganggu daya saing beras petani sendiri.

Apabila sampai terjadi penyimpangan oleh oknum yang seharusnya melakukan pemeriksaan, mereka harus diproses secara hukum karena hal itu dapat mengganggu kedaulatan pangan nasional.

Di Surabaya, Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Budi Setiawan mengatakan, pasar Jatim dipastikan bebas dari beras impor kualitas medium karena produk lokal mengalami surplus. Gubernur Jatim pun sudah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan beras impor masuk ke provinsi ini. (MAS/ETA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com