Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Pemerintah Bebaskan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Kompas.com - 06/02/2014, 13:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan isu middle income trap mendorong pihaknya merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik 2015-2019.

Armida mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan dan arah kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi middle income trap. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan diantaranya melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

"Kedua, harus ada peningkatan investasi sebagai modal fisik. Peran investasi dalam perekonomian tahun 2013 yang mencapai 31,7 persen PDB masih berpeluang meningkat ke 45 persen PDB dalam jangka panjang," kata Armida pada Seminar Middle Income Trap di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (6/2/2014).

Untuk itu, lanjutnya, berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dan daya tarik investasi harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, IPTEK dan inovasi pun harus ditingkatkan agar produktivitas kegiatan ekonomi meningkat. Menurut Armida, upaya ini perlu agar nilai tambah bagi perekonomian akan semakin besar. Selanjutnya, pembangunan industri perlu ditingkatkan.

Armida mengatakan sesuai amanat konstitusi, industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam sehingga nilai tambahhya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Strategi industrialisasi juga disusun untuk meningkatkan secara bertahap dan jangka panjang. Stagnasi dalam industri yang terlalu lama akan menurunkan daya saing relatif dengan negara-negara lain yang menyusulnya," ujar Armida.

Terakhir, institusi harus dibangun dengan lebih baik. "Reformasi birokrasi perlu makin disempurnakan pada penataan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com