Cara Pemerintah Bebaskan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Kompas.com - 06/02/2014, 13:52 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan isu middle income trap mendorong pihaknya merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik 2015-2019.

Armida mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan dan arah kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi middle income trap. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan diantaranya melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

"Kedua, harus ada peningkatan investasi sebagai modal fisik. Peran investasi dalam perekonomian tahun 2013 yang mencapai 31,7 persen PDB masih berpeluang meningkat ke 45 persen PDB dalam jangka panjang," kata Armida pada Seminar Middle Income Trap di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (6/2/2014).

Untuk itu, lanjutnya, berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dan daya tarik investasi harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, IPTEK dan inovasi pun harus ditingkatkan agar produktivitas kegiatan ekonomi meningkat. Menurut Armida, upaya ini perlu agar nilai tambah bagi perekonomian akan semakin besar. Selanjutnya, pembangunan industri perlu ditingkatkan.

Armida mengatakan sesuai amanat konstitusi, industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam sehingga nilai tambahhya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Strategi industrialisasi juga disusun untuk meningkatkan secara bertahap dan jangka panjang. Stagnasi dalam industri yang terlalu lama akan menurunkan daya saing relatif dengan negara-negara lain yang menyusulnya," ujar Armida.

Terakhir, institusi harus dibangun dengan lebih baik. "Reformasi birokrasi perlu makin disempurnakan pada penataan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.