Kompas.com - 13/02/2014, 16:47 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.2 tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub, Herry Bakti menjelaskan, tambahan biaya (tuslah alias surchage) penerbangan ini adalah atas usulan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang beranggotakan operator maskapai.

Herry mengatakan, Kemenhub menyetujui usulan tersebut dengan melihat pertimbangan kenaikan harga avtur serta depresiasi rupiah yang menembus Rp 12.000 per dollar AS.

Ia mengatakan lebih dari 50 persen operasional maskapai itu dalam bentuk dollar AS. "Sparepart yang dipakai (maskapai) juga dibayar pakai dollar AS. Tapi tiket yang dijual rupiah. Makanya kita evaluasi," kata Herry, di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Herry mengakui, kenaikan tuslah ini akan berdampak pada industri penerbangan. Ia mengatakan, operator menjadi tertolong dalam hal pembiayaan operasional. "Tuslah ini membantu industri penerbangan. Sekarang ini dollar naik, pas lagi low seasson, sehingga revenue mereka turun. Dengan adanya ini kita membantu mereka agar tetap melayani masyarakat," tutur Herry.

"Kita tidak ingin airlines kita mati, tidak bisa berkembang," kata dia lagi.

Di sisi lain, tambahan biaya penerbangan berdampak terhadap kenaikan tarif, meski tidak merata. Herry mengatakan, kenaikan tarif akan tergantung jarak penerbangan. Namun, dengan asumsi tarif batas atas penerbangan satu jam sebesar Rp 800.000, maka tuslah ini berdampak 8-9 persen terhadap tarif.

Lebih lanjut ia menambahkan, tuslah ini akan dievaluasi setiap tiga bulan. Jika rupiah menguat bukan tidak mungkin Permen yang diperkirakan berlaku Maret 2014 itu pun akan dicabut.

"Kaitannya dengan perhitungan harga. Ini akan kita evaluasi per 3 bulan dan akan kita berlalukan 2 minggu setelah diundangkan," katanya.

Untuk diketahui berdasarkan KM 26 tahun 2010, pasal 7, pemerintah diberikan kewenangan untuk menerapkan biaya tuslah apabila harga avtur Rp 10.000 per liter dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Biaya tuslah juga bisa diterapkan jika harga nilai tukar rupia dan harga komponen biaya lainnya menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat hingga paling sedikit 10 persen dalam 3 bulan berturut-turut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.