Uang Kerohiman Jatigede Alot, Pemerintah Tunjuk Konsultan Independen

Kompas.com - 17/02/2014, 12:06 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawar-menawar uang kompensasi relokasi sebanyak 5.800 kepala keluarga area Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat masih alot. Akibatnya, Peraturan Presiden yang rencananya dikeluarkan pada Januari 2014 pun molor, menunggu besaran pasti uang kerohiman tersebut.

"Ada beberapa hal yang harus jadi pijakan hukum, pertama bagaimana kita menentukan besaran kerohiman itu. Maka harus ada kajian yang independen," kata Muhammad Hasan, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, usai rakor di Kemenko, Senin (17/2/2014).

Kajian tersebut, lanjut Hasan, akan dilakukan oleh appraisal independent bersertifikat yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Ia menambahkan, pada pekan ini akan dipilih appraisal independent tersebut. Kajian dari konsultan independen ditargetkan rampung akhir Maret 2014.

"Apakah (uang kerohiman) Rp 13 juta per KK atau Rp 29 juta per KK seperti yang diusulkan Provinsi Jabar itu kan semua justifikasi masing-masing. Sebenarnya berapa yang betul-betul diperlukan," sambung Hasan.

Ditemui dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda Jabar, Deny Juanda mengatakan, besaran kerohiman Rp 29 juta per KK sebenarnya sudah sesuai standar. Usulan pertama yang sebesar Rp 13 juta per KK, saat itu belum memasukkan persoalan kehilangan mata pencaharian.

"Dengan standar yang ada memang seperti itu (idealnya Rp 29 juta), cuman karena ini kan orangnya sebenarnya tidak punya hak lagi. Ini kan istilahnya dana kerohiman yang tidak ada aturannya di negara, makanya harus ada Perpres itu," terang Deny.

"Usulan pertama Rp 13 juta per KK. Yang Rp 29 juta per KK itu dari Samsat lalu dilegalkan Gubernur Jabar. Alasannya yang Rp 13 juta per KK itu belum dihitung waktu itu soal kehilangan matapencaharian. Di Jakarta kan sama kan kalau pembebasan ada hitungan seperti itu juga," kata Kepala Samsat proyek Waduk Jatigede itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Whats New
Benarkah BI Tolak Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF? Menteri PUPR: Bukan Ditolak, tapi Diarahkan Tak Boleh Eksklusif

Benarkah BI Tolak Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF? Menteri PUPR: Bukan Ditolak, tapi Diarahkan Tak Boleh Eksklusif

Whats New
Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, AXIS, XL, dan Tri dengan Mudah

Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, AXIS, XL, dan Tri dengan Mudah

Whats New
Mau UMKM Maju? Ini 3 Syaratnya

Mau UMKM Maju? Ini 3 Syaratnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Work Smart
Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Whats New
Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM 'Go Digital'

Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM "Go Digital"

Whats New
Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Whats New
Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.