Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Subsidi Pupuk Organik Batal Direalokasi

Kompas.com - 18/02/2014, 15:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian memutuskan untuk membatalkan realokasi anggaran subsidi pupuk organik ke pupuk anorganik.

Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Pertanian, Suswono memaparkan implikasi realokasi subsidi tersebut. Pertama, realokasi akan berdampak terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014.

Secara teknis, realokasi anggaran subsidi membutuhkan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 122/Permentan/SR.130/11/2013, yang selanjutnya diikuti revisi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati/Walikota.

Sebelumnya, Suswono menjelaskan, realokasi anggaran subsidi akan mengganggu pemupukan berimbang oleh petani. Selain itu, realokasi subsidi dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penggunaan pupuk majemuk (NPK) dan organik.

Catatan dari Kementerian Pertanian, antara 2008-2013, tren penggunaan pupuk organik terus mengalami peningkatan. Pada 2008, penggunaan pupuk organik hanya 68.400 ton, sementara pada 2013 penggunaannya menjadi 760.363 ton.

Ketiga, kapasitas produksi pupuk di Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang dibangun dalam kurun 2009-2013 masih jauh di bawah kebutuhan pupuk petani. Dari sebanyak 58.645 ekor sapi dihasilkan 80.000 ton pupuk organik. Padahal, serapan pupuk organik petani mencapi 760.000 ton.

"Apalagi jika dibanding dengan kebutuhan pupuk secara total sebesar 9,8 juta sampai dengan 13,4 juta ton per tahun," terang Suswono dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2014).

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Mochammad Romahurmuziy pernah mengatakan, "go organic" bisa dicapai lewat program UPPO.

Suswono menambahkan, kekurangan kuantum pupuk nonorganik yang berkurang dari 9,5 juta ton menjadi 7,8 juta ton akan dipenuhi dengan mekanisme kurang bayar. Itu pun dengan catatan apabila tidak ada APBN Perubahan.

Jika ada APBN Perubahan, maka akan dilakukan revisi terhadap besaran subsidi pupuk anorganik tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com