Kompas.com - 22/02/2014, 12:00 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS - Impor garam konsumsi ke Indonesia diduga mengalir sebanyak 255.000 ton sepanjang tahun 2013. Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai impor garam tersebut memukul swasembada garam konsumsi nasional yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, kepada pers, di Jakarta, Jumat (21/2/2014), mengemukakan bahwa impor garam konsumsi diduga tidak hanya berlangsung tahun lalu, tetapi juga kembali berlanjut pada Januari-Februari 2014 sebanyak 135.000 ton.

Sudirman menambahkan, impor garam tersebut perlu diklarifikasi apakah telah sesuai dengan aturan tata niaga Kementerian Perdagangan.

Apalagi, Indonesia telah mampu mencapai swasembada garam konsumsi dengan total produksi 1,04 juta ton pada tahun 2013. Impor garam konsumsi dikhawatirkan memukul usaha garam rakyat yang terus berbenah.

”Kami sangat kaget dengan realitas ini. Janganlah ada yang bermain-main di tata niaga ketika kita bisa swasembada dan potensi kita ada,” ujar Sudirman.

Hingga tahun 2013, total petambak garam mencapai 31.432 orang, dengan total luas lahan 35.000 hektar, termasuk lahan PT Garam. Kapasitas produksi garam konsumsi berkisar 70 ton-120 ton per hektar. Tahun 2014, KKP menargetkan produksi garam konsumsi mencapai 3,3 juta ton.

Menurut Sudirman, pihaknya akan melayangkan surat kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memastikan status garam untuk kebutuhan industri pangan.

Ia menambahkan, pada bulan Desember 2013 berlangsung rapat antara Kemenko Perekonomian, KKP, Kemendag, dan Kemenperin yang membahas status garam konsumsi bagi kebutuhan industri pangan. Disebutkan, perlunya mengubah kategorisasi garam untuk industri pangan dari garam konsumsi menjadi garam industri

Akan tetapi, ujar Sudirman, impor garam konsumsi tetap berlangsung untuk kebutuhan industri aneka pangan. Penerbitan izin impor garam konsumsi seharusnya melibatkan lintas kementerian yang terkait. Akan tetapi, KKP tidak pernah dilibatkan.

Penerbitan izin impor garam juga berdampak pada pajak. Hal ini karena impor garam konsumsi memiliki bea masuk nol persen, sedangkan impor garam industri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Whats New
Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Whats New
Ternyata Indonesia Punya 'Saham' di IMF, Berapa Persen?

Ternyata Indonesia Punya "Saham" di IMF, Berapa Persen?

Whats New
Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Whats New
MLFF Bakal Gantikan E-Toll,  Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

MLFF Bakal Gantikan E-Toll, Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

Whats New
Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Whats New
Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Spend Smart
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.