Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2014, 14:13 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyatakan menunggu keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengenai nilai kurs yang harus dipakai guna menentukan berapa yang harus dibayar PT Jakarta Monorail untuk tiang-tiang pancang monorel yang telah dibangun Adhi Karya dari tahun 2004-2007.

”Penentuan kurs ini sangat penting karena menyangkut berapa besar yang harus dibayar JM (Jakarta Monorail) kepada kami dan kami tidak dituduh menggelembungkan nilai proyek,” kata Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dalam laporan hasil uji tuntas (due diligence) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bulan April 2010 dikatakan, porsi pekerjaan yang telah dilakukan Adhi adalah sebesar 14.887.252,20 dollar AS dikurangi Rp 233.188.159. Dalam laporan itu, BPKP menggunakan mata uang dollar AS. Pada saat itu, kurs dollar AS terhadap rupiah sebesar Rp 9.161. Dengan demikian, jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 130 miliar. Pemakaian perhitungan dollar AS ini sesuai dengan kontrak kerja yang penghitungannya juga menggunakan dollar AS.

Namun, saat itu, meski sudah ada kesepakatan, JM tak juga membayar kepada Adhi. Hingga tahun 2012, ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, JM diberi kesempatan lagi untuk meneruskan pembangunan monorel itu.

Untuk meneruskan proyek itu, JM harus membayar kewajiban kepada Adhi. Mereka berdua setuju untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ami Nirwan Alfiantori (ANA) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hasil audit ANA mengatakan, nilai pekerjaan yang telah dilakukan Adhi sebesar Rp 193,662 miliar. Lalu, Adhi dan JM sepakat nilai pembayaran tiang monorel dan dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebesar Rp 190 miliar sudah termasuk PPN.

Walaupun sudah ada kesepakatan, JM menawar untuk membayar sesuai dengan hasil uji tuntas BPKP sebesar Rp 130 miliar. ”Di sinilah kami memilih menunggu keputusan BPKP. Pembukuan kami memang mengatakan nilainya Rp 130 miliar ketika itu. Namun, dengan kerugian waktu yang kami tanggung sejak tahun 2010 hingga sekarang, wajar jika berkembang menjadi Rp 190 miliar,” tutur Kiswo.

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq mengatakan, Waskita Karya tidak akan melakukan pekerjaan apa pun jika tidak ada kontrak kerja dan tak ada uangnya. Seperti diketahui, Waskita Karya mendapat kesempatan membangun pekerjaan sipil monorel dari JM.

”Kami hanya diminta membangun konstruksinya. Adapun pengadaan kereta, kelistrikan, dan sebagainya bukan kami,” kata Choliq.

Choliq mengakui, Waskita telah melakukan pekerjaan ground breaking proyek monorel, tetapi belum berlanjut. ”Kalau pekerjaan ground breaking hanya kecil saja, cuma Rp 4-5 miliar,” kata Choliq. (ARN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Rilis
PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

Whats New
Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Rilis
Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Whats New
Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Spend Smart
B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

Whats New
Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Fasilitasi Pendidikan Layak bagi Anak, Pupuk Kaltim Kembali Buka Program Beasiswa PKTPP

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+