Kompas.com - 27/02/2014, 11:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sertifikasi halal bukan sekadar masalah stempel bertuliskan halal. Selain urusan syariah bagi orang Islam, ada urusan uang besar di belakang sertifikasi ini. Godaan uang untuk meloloskan sertifikasi halal pun gampang ditebak.

Masalah transparansi dan kepercayaan dari semua pihak yang terkait menjadi tantangan besar. Bukan hanya di Indonesia, masalah kewenangan menjadi persoalan seperti dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal.

"Soal kewenangan ini memang selalu jadi persoalan, tak hanya di Indonesia dan tak cuma terkait sertifikasi halal," ujar Chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad Hari Wibowo, mengawali pembicaraan melalui telepon, Kamis (27/2/2014).

Dradjad mengatakan, hampir semua pemerintah cenderung ingin memegang penuh kewenangan sertifikasi produk. Terlebih lagi, kehalalan produk akan mencakup masalah uang besar karena terkait makanan, minuman, obat, hingga bahan turunannya.

Konsumen dan non-pemerintah jadi acuan

Sebelum masalah kewenangan, Dradjad mengatakan, sertifikasi kandungan atau kualitas produk tak hanya soal kehalalan produk, di praktik global selalu menggunakan acuan sertifikasi di negara konsumen. "Jadi, produk bersertifikasi halal MUI, misalnya, belum tentu diakui di Malaysia," kata dia.

Lalu, pelaku industri internasional punya kecenderungan untuk tidak menjadikan sertifikasi dari pemerintah sebagai acuan. "Pemerintah dinilai tidak independen," ujar Dradjad. Inilah yang mendorong kemunculan standardisasi International Organization for Standardization (ISO).

"ISO itu bukan dari lembaga pemerintah, tapi lintas stakeholders. Tidak di setiap negara ada keterlibatan pemerintah dalam lembaga sertifikasinya," imbuh Dradjad. Merujuk pada praktik semacam ISO, industri jauh lebih percaya bila sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga non-pemerintah dan berasal dari "kubu" konsumen.

Karena itu, Dradjad berpendapat polemik soal RUU Jaminan Produk Halal yang mandek karena pemerintah bersikukuh memegang penuh kewenangan sertifikasi sebaiknya berkaca pada best practices internasional ini. Polemik soal kewenangan yang melibatkan unsur syariah, kata Dradjad, sebelumnya pernah terjadi ketika wacana perbankan syariah mencuat.

Saat itu Bank Indonesia yang masih menjadi otoritas pengawas perbankan ingin segala kewenangan terkait perbankan syariah ada di bawah bank sentral ini. Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia bersikukuh pula urusan syariah sekalipun itu terkait bank harus menjadi kewenangannya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Rilis
Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Rilis
Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Whats New
Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Rilis
Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Whats New
Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Whats New
Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Whats New
Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Whats New
Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Whats New
LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

Whats New
Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Whats New
Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Whats New
Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.