Pengamat: Sudah Dipungut LPS, Bank Harusnya tak Perlu Iuran ke OJK

Kompas.com - 03/03/2014, 07:12 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank-bank dinilai tidak perlu membayar iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, mereka telah membayar iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai premi asuransi untuk mengatasi resiko, juga telah membayar pajak.

"Jadi kan gini, bank untung, dia bayar pajak, dari pajak itu saja dialokasikan untuk lembaga pengawas perbankan. Jadi lewat pajak, jangan banyak iuran. Jadi simpel, lebih make sense," kata pengamat ekonomi Faisal Basri saat berbincang dengan wartawan, Minggu (2/3/2014).

Ia pun mengatakan sepakat dengan keberatan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) soal iuran ke OJK yang setiap bulannya dipatok 0,03 persen hingga 0,06 persen dari total aset. "Saya setuju sama Pak Gatot (Gatot M Suwondo), menggugat iuran dobel," kata dia.

Dia menilai, akan sangat menyulitkan jika setiap lembaga menarik iuran untuk operasionalnya. "Nanti KPPU misalnya minta fee dari setiap kasus, ribet jadi kayak majelis ulama. Kita punya negara, negara punya pajak, dari pajak itu saja ditetapkan berapa untuk OJK," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Himbara, Gatot M Suwondo mengatakan, iuran OJK itu seharusnya dibayarkan oleh LPS. Karena selama ini perbankan telah membayarkan premi kepada LPS. "Kalau terjadi apa-apa sama perbankan yang bailout LPS. Harusnya LPS yang concern. Kita bayar ke LPS sebagai asuransi. Maunya sih LPS yang bayar," kata Gatot, pekan lalu.

Iuran OJK tersebut, lanjutnya, akan menambah beban biaya perbankan. Dengan demikian, mau tidak mau perbankan kemungkinan akan membebankan kepada nasabah. "Kemana lagi kita akan bebankan?" kata Gatot.

Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan meskipun aturan ini terlihat sudah baku dan tak terlihat kemungkinan untuk diturunkan, aturan untuk membayar iuran OJK ini wajib diikuti. "Karena ini sudah Peraturan Presiden ya terpaksa harus kita ikuti. Kalau memang harus bayar, ya bayar," ujar dia.

Sebagai informasi, mulai 1 Maret 2014, OJK akan menarik iuran sebesar 0,03 persen hingga 0,06 persen dari total aset kepada industri jasa keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Whats New
Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Whats New
Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Whats New
Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sangat Ambisius

Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sangat Ambisius

Whats New
Volume Transaksi QRIS Bank Mandiri Tembus Rp 2,6 Triliun hingga Oktober 2022

Volume Transaksi QRIS Bank Mandiri Tembus Rp 2,6 Triliun hingga Oktober 2022

Whats New
BI Bakal Gandeng 5 Negara ASEAN Permudah Sistem Pembayaran Antar Negara

BI Bakal Gandeng 5 Negara ASEAN Permudah Sistem Pembayaran Antar Negara

Whats New
Kisah Sukses Seduh Pertama, Bisnis Teh Artisan yang Mekar Saat Pandemi

Kisah Sukses Seduh Pertama, Bisnis Teh Artisan yang Mekar Saat Pandemi

Smartpreneur
Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

Whats New
Gelar Temu Bisnis dengan BUMN, Kemenperin Dorong Percepatan Sertifikasi TKDN

Gelar Temu Bisnis dengan BUMN, Kemenperin Dorong Percepatan Sertifikasi TKDN

Whats New
Pengelola Cinema XXI Dikabarkan Akan Melantai di Bursa Efek Indonesia, Incar Dana Rp 17,05 Triliun

Pengelola Cinema XXI Dikabarkan Akan Melantai di Bursa Efek Indonesia, Incar Dana Rp 17,05 Triliun

Whats New
Cara Sunday Insurtech Bikin Premi Asuransi Kendaraan Listrik Tetap Kompetitif

Cara Sunday Insurtech Bikin Premi Asuransi Kendaraan Listrik Tetap Kompetitif

Whats New
Kunjungi Pabrik Kapal Korea, Menaker Bahas Peluang Kerja bagi WNI

Kunjungi Pabrik Kapal Korea, Menaker Bahas Peluang Kerja bagi WNI

Whats New
Kriteria Saham yang Masuk ke Papan Ekonomi Baru

Kriteria Saham yang Masuk ke Papan Ekonomi Baru

Whats New
Jokowi: Saya Tidak Ingin Sampaikan Hal yang Bikin Pesimis, Harus Optimis

Jokowi: Saya Tidak Ingin Sampaikan Hal yang Bikin Pesimis, Harus Optimis

Whats New
Ini Salah Satu Penyebab 'Startup' Lakukan PHK Massal

Ini Salah Satu Penyebab "Startup" Lakukan PHK Massal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.