Kompas.com - 06/03/2014, 11:24 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengusaha sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan harus merogoh kocek lebih dalam.  Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kehutanan (Kemhut), pemerintah memungut tarif baru dan menaikkan tarif atas pengelolaan hutan, kebun serta tambang.

Sekretaris Jenderal Kemhut Hadi Daryanto mengatakan, revisi PP pengganti PP no 92/199 ini lantaran sudah lebih satu dasawarsa belum berubah. "Kami perlu mengatur lagi atas semua pemanfaatkan tanah negara," kata Hadi seperti dikutip KONTAN, Rabu (5/3/2014).

Apalagi, tahun ini, target penerimaan negara bukan pajak atau PNPB dari sektor kehutanan mencapai Rp 5,02 triliun, naik 18 persen ketimbang tahun 2013 lalu. Namun, Hadi mengatakan jika aturan ini tak memberatkan pengusaha.

Tapi mari kita lihat detail aturan tersebut.  Pertama,  pemerintah mewajibkan adanya provisi atas pemotongan kayu bulat dari hutan alam, yakni 10 persen dari harga patokan yang ditetapkan Kemhut. 

Begitu juga dengan pemotongan kayu dari hutan tanam industri, pengusaha harus menyediakan provisi sebanyak 6 persen dari harga patokan.

Kedua PP itu, pemerintah juga mewajibkan adanya iuran atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam yakni Rp 250 hingga Rp 5.000 per izin per hektare (ha) per tahun. Begitu juga untuk pemanfaatan kawasan hutan.

Yang juga menarik, dalam poin ketiga, pemerintah juga mewajibkan pengusaha  membayar uang ganti rugi setiap meter kubik kayu yang ditebang, untuk dijadikan hutan tanaman industri, kebun, maupun pertambangan. Setiap meter kubik pohon yang ditebang dikenakan tarif 100 persen dikalikan dengan harga patokan yang ditetapkan Kemhut. 

Dengan cara ini, "Pengusaha akan berpikir ulang untuk melakukan land clearing karena biayanya sangat mahal," ucap Hadi.

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan, PP ini jelas akan menambah beban pengusaha. Apalagi, di tengah kondisi usaha kehutanan yang lesu. "Ini perlu diimbangi dengan insentif," ujar dia.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menambah, aturan ini akan membuat harga hasil hutan kian mahal. "Ini justru mengurangi daya saing pengusaha Indonesia," kata dia. (Fahriyadi, Risky Widia Puspitasari)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Whats New
Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Whats New
6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Whats New
Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Spend Smart
Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Work Smart
IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

Rilis
Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Whats New
Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Whats New
Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Spend Smart
Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Whats New
BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

Whats New
Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.