Kompas.com - 19/03/2014, 14:33 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia melobi pemerintah soal pembangunan smelter. Dalam suratnya kepada pemerintah, Freeport pada intinya telah memenuhi keinginan pemerintah membangun industri hilirisasi.

Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan dalam pembangunan smelter itu, Freeport menawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

"Untuk smelter mereka tawarkan kebijakan yang saya minta (tim hilirisasi) pelajari, yaitu dengan skema public private partnership," kata Hatta, di kantor Kemenko, Rabu (19/3/2014). Kata Hatta,

Freeport akan meyuntikkan dana untuk membangun smelter. Sementara itu, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif pada perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia sejak 1967 itu.

"Dan mungkin bisa BUMN yang ikut ke (proyek smelter) situ. Memang ini memerlukan satu pembahasan," tuturnya.

Hatta menanggapi baik usulan skema PPP tersebut. Namun, dia tidak membeberkan dengan jelas insentif dari pemerintah seperti apa yang diinginkan Freeport. Hatta juga menyatakan akan mengkaji kemungkinan pembangunan smelter Freeport dengan skema PPP. Hal itu akan disampaikannya pada Kementerien ESDM, tim renegosiasi, serta Kementerian Keuangan.

"Karena smelter itu adalah kunci (hilirisasi). Jadi bisa (dibangun) PPP, bisa oleh Freeport sendiri, atau bisa juga oleh pihak ketiga," tukasnya.

Sebagai informasi, dua bulan paska diberlakukannya Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), belum ada satu pun perusahaan tambang yang menyetorkan uang jaminan keseriusan pembangunan smelter.

"Belum ada yang masuk. Itu kan kaitannya dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," kata Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Uang jaminan smelter tersebut merupakan bukti komitmen perusahaan untuk mempercepat hilirisasi sektor pertambangan. Namun, hingga saat ini nyatanya belum ada yang menyetor uang jaminan smelter, termasuk Freeport.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.