Kompas.com - 20/03/2014, 09:08 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini masyarakat dinilai akan lebih memilih sosok yang dianggap bersih, ketimbang yang bisa menjawab tuntutan ekonomi. Atas dasar inilah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi menilai popularitas Joko Widodo terus merangkak naik. Meski diakuinya, bukan berarti masyarakat sudah tidak terbebani problem ekonomi.

"Dari dulu persoalan mendesak itu ekonomi, harga bahan pokok tinggi, sulit mencari pekerjaan. Dan oleh karena itu, pemimpin yang paling bagus adalah yang bisa menjawabnya," kata Dodi dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

"Tapi permasalahan mendesak itu, dua, tiga bulan terakhir ini tergantikan. Pertama, korupsi. Kedua, barulah ekonomi," lanjutnya.

Menurut akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut, ada pergeseran concern di masyarakat, dari persoalan ekonomi ke persoalan korupsi. Masyarakat melihat, Jokowi mewakili sosok yang dianggap bersih atau relatif bersih dari korupsi.

"Sejauh ini Jokowi dicitrakan sebagai orang yang relatif bersih. Itu salah satu faktor yang bisa menjelaskan kenapa Jokowi terus naik," katanya.

"Kita masuk ke ranah agak spekulatif, kalau terpilih, kira-kira kebijakan macam apa yang akan diambil Jokowi?" kata dia lagi.

Ia mengatakan, ada tiga hal yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan Jokowi. Pertama, soal sejarah Jokowi. Sejarahnya, Jokowi bukan dari keluarga politik. Dia tidak berasal dari jaringan patronase politik. Saat menjadi walikota Surakarta, Jokowi tidak memiliki blueprint. Namun, dari proses belajar dia bisa mengajukan konsep kartu sehat dan kartu pintar, yang akhirnya disetujui.

"Pada saat yang sama dia belajar dari apa yang dilakukan dan direspon publik. Dia punya sesuatu yang diyakininya dan dilakoninya," terang Dodi.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah Megawati atau PDI-P. "PDI-P ini dia punya brand dan citra tertentu, apa kebijakan yang akan diambil kalau menguasai kursi di parlemen," sebutnya.

Adapun faktor ketiga adalah fragmentasi di DPR. Dodi menilai, faktor ini akan sedikit mengganggu Jokowi. Berkaca dari pengalaman SBY, di mana ternyata kursi terbesar tidak bisa menyatukan suara dalam mengambil sebuah keputusan, maka dia perpendapat, nantinya Jokowi harus bisa negosiasi dengan parlemen.

"Tingkat fragmentasi di parlemen membuat kebijakan itu menjadi muda, atau sulit," ujarnya.

Terkait dengan isu ekonomi, Dodi menilai, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, maka dia akan cenderung memperkuat peran maksimal pemerintah dalam ekonomi. Sementara itu, terkait dengan isu otonomi daerah, Jokowi dinilai cenderung menarik kembali kewenangan daerah yang menyebabkan otonomi kebablasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun tapi Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Berimbas ke Anggaran Subsidi BBM

Harga Minyak Dunia Turun tapi Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Berimbas ke Anggaran Subsidi BBM

Whats New
Fokuskan Bank Mayora Jadi Bank Digital Khusus UMKM, BNI akan Tawarkan Bunga Kredit Lebih Rendah

Fokuskan Bank Mayora Jadi Bank Digital Khusus UMKM, BNI akan Tawarkan Bunga Kredit Lebih Rendah

Whats New
Sebagian Pengemudi Sudah Dapat BLT Ojol, Berapa Jumlahnya?

Sebagian Pengemudi Sudah Dapat BLT Ojol, Berapa Jumlahnya?

Whats New
IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Peringati 100 Hari Kerja Mendag Zulhas, IKAPPI: Jangan Banyak Pencitraan..

Peringati 100 Hari Kerja Mendag Zulhas, IKAPPI: Jangan Banyak Pencitraan..

Whats New
Erick Thohir: Kapan Kita Sadar kalau Impor Terus?

Erick Thohir: Kapan Kita Sadar kalau Impor Terus?

Whats New
Info Biaya Admin BCA Blue atau Silver beserta Limit Transaksinya

Info Biaya Admin BCA Blue atau Silver beserta Limit Transaksinya

Whats New
Update Rute dan Jadwal KA Sembrani Jakarta - Surabaya 2022

Update Rute dan Jadwal KA Sembrani Jakarta - Surabaya 2022

Whats New
Pendaftaran Seleksi PPG Prajabatan Gelombang 2 Diperpanjang, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Pendaftaran Seleksi PPG Prajabatan Gelombang 2 Diperpanjang, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Whats New
Erick Thohir Bakal Bangun Pos Block di Bandung dan Surabaya

Erick Thohir Bakal Bangun Pos Block di Bandung dan Surabaya

Whats New
Rupiah Masih Bertengger di Rp 15.100, Ini Strategi BI untuk Mengatasinya

Rupiah Masih Bertengger di Rp 15.100, Ini Strategi BI untuk Mengatasinya

Whats New
Terus Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Terus Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
OJK Sebut Guru dan Korban PHK Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal

OJK Sebut Guru dan Korban PHK Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin BCA Platinum, Fasilitas, dan Limitnya

Info Lengkap Biaya Admin BCA Platinum, Fasilitas, dan Limitnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.