"Kehadiran kami adalah mencari perhatian dari pemerintah, soalnya ini perusahaan pemerintah. Saya berharap seharusnya pemerintah atau negara ini peduli kepada kami dan seharusnya mereka menganggap kami aset penting karena kami putra-putri bangsa yang berpotensi," ujar salah seorang pilot Merpati Ivan Paltak Siregar, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Pembayaran gaji yang belum dibayarkan Merpati sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN, tetapi tidak pernah ada tanggapan berarti dari pemerintah. Menurut pilot Merpati yang lain, Kalma Noveka Wikanto, Asosiasi Pilot Merpati (APM) sudah berulang kali mengadukan keterlambatan pembayaran gaji tersebut ke Menteri BUMN.
"Langkah-langkah sudah dilakukan beberapa kali melalui APM, sudah 4 kali ke Menteri BUMN, tapi betul-betul nol tanggapan," katanya.
Selain melaporkan pembayaran gaji yang tidak kunjung dibayar ke Menteri BUMN, pilot merpati juga sudah bertemu dengan fraksi PDI-Perjuangan yang kemudian membuat surat kepada Menkeu. Menurut Kalma, lagi-lagi tidak ada tanggapan yang signifikan terhadap laporan tersebut.
"Kami sudah ditanggapi oleh fraksi PDI-P dan mereka membuat surat ke Menkeu, namun sampai saat ini undangan dari Menkeu belum jelas," katanya.
Di tengah lilitan utang sebesar Rp 6,7 triliun, Merpati juga menghadapi tuntutan karyawan yang tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan. Bahkan, karena tidak menerima hak-hak normatif sejak November 2013, 50 pilot Merpati hengkang dari maskapai yang melayani rute perintis tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.