Kompas.com - 11/04/2014, 13:06 WIB
Ilustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Gardu Induk Paya Pasir, Sumatra Utara. KOMPAS.com/Sakina Rakhma Diah SIlustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Gardu Induk Paya Pasir, Sumatra Utara.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PLN menilai pemerintah tidak bisa mewujudkan ketahanan energi.  Pertumbuhan listrik nasional sekitar 9-10 persen per tahun membutuhkan banyak energi. Nyatanya, kata Jumadis Abda, Ketua Tim Energi Primer DPP SP PLN, pemerintah saat ini belum mampu memenuhi sumber energi primer bagi kelistrikan, semisal gas. Dampaknya, beban masyarakat untuk mendapatkan listrik pun besar.

"Dibanding dijual ke asing dengan harga murah, mending dijual ke PLN. Kalau pemerintah jual gas ke Malaysia dengan harga 6,1 dollar AS, PLN bisa beli 6,5 dollar AS. Kita ingin regulasi diubah menjadi berpihak kepada negara," ungkapnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Jika PLN disediakan gas yang cukup, lanjut dia, perusahaan pelat merah kelistrikan tersebut bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun per tahun. Harga yang cukup besar bagi negara untuk membakar solar bersubsidi.

Saat ini gas yang diproduksi di Indonesia sekitar 8.000 MMSCFD, dan hanya separuh yang digunakan domestik. Separuhnya lagi, kata Jumadis, diekspor. Padahal domestik masih butuh gas alam.

"Gas alam lebih hemat seperlima dari minyak. Minyak dunia Rp 10.000 per liter, gas Rp 2.000 setara liter," katanya.

"Jadi, pemerintah ini, minyak yang mahal kita impor, gas yang murah kita ekspor. Beban ini, yang merasakan bukan hanya PLN, tapi juga rakyat," lanjutnya.

Lantaran masih minimnya pasokan gas, PLN masih banyak membakar solar bersubsidi, disamping menggunakan batubara untuk pembangkit listriknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum SP PLN, Deden Adityadharma, memaparkan, pada 2011 PLN membakar solar subsidi sebanyak Rp 93 triliun. Angka ini naik pada 2012, menjadi sebanyak Rp 103 triliun, dan pada 2013 sedikit turun menjadi Rp 101 triliun.

Menurut Deden, jika pasokan gas tercukupi, maka PLN bisa menghasilkan listrik dengan biaya produksi Rp 600 per KWH (kilowatthour). Kalaupun dijual dengan harga Rp 700 per KWH, PLN masih untung, dan tidak perlu subsidi.

Ditemui terpisah, Manajer Senior Komunikasi Korporta PLN, Bambang Dwiyanto menuturkan, saat ini biaya produksi listrik PLN adalah Rp 1.150 per KWH, setelah kenaikan TDL terakhir. PLN menjual listrik ke masyarakat dengan harga Rp 930 per KWH.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.