Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gas Dijual Murah ke Asing, Mending Dibeli PLN"

Kompas.com - 11/04/2014, 13:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PLN menilai pemerintah tidak bisa mewujudkan ketahanan energi.  Pertumbuhan listrik nasional sekitar 9-10 persen per tahun membutuhkan banyak energi. Nyatanya, kata Jumadis Abda, Ketua Tim Energi Primer DPP SP PLN, pemerintah saat ini belum mampu memenuhi sumber energi primer bagi kelistrikan, semisal gas. Dampaknya, beban masyarakat untuk mendapatkan listrik pun besar.

"Dibanding dijual ke asing dengan harga murah, mending dijual ke PLN. Kalau pemerintah jual gas ke Malaysia dengan harga 6,1 dollar AS, PLN bisa beli 6,5 dollar AS. Kita ingin regulasi diubah menjadi berpihak kepada negara," ungkapnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Jika PLN disediakan gas yang cukup, lanjut dia, perusahaan pelat merah kelistrikan tersebut bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun per tahun. Harga yang cukup besar bagi negara untuk membakar solar bersubsidi.

Saat ini gas yang diproduksi di Indonesia sekitar 8.000 MMSCFD, dan hanya separuh yang digunakan domestik. Separuhnya lagi, kata Jumadis, diekspor. Padahal domestik masih butuh gas alam.

"Gas alam lebih hemat seperlima dari minyak. Minyak dunia Rp 10.000 per liter, gas Rp 2.000 setara liter," katanya.

"Jadi, pemerintah ini, minyak yang mahal kita impor, gas yang murah kita ekspor. Beban ini, yang merasakan bukan hanya PLN, tapi juga rakyat," lanjutnya.

Lantaran masih minimnya pasokan gas, PLN masih banyak membakar solar bersubsidi, disamping menggunakan batubara untuk pembangkit listriknya.

Ketua Umum SP PLN, Deden Adityadharma, memaparkan, pada 2011 PLN membakar solar subsidi sebanyak Rp 93 triliun. Angka ini naik pada 2012, menjadi sebanyak Rp 103 triliun, dan pada 2013 sedikit turun menjadi Rp 101 triliun.

Menurut Deden, jika pasokan gas tercukupi, maka PLN bisa menghasilkan listrik dengan biaya produksi Rp 600 per KWH (kilowatthour). Kalaupun dijual dengan harga Rp 700 per KWH, PLN masih untung, dan tidak perlu subsidi.

Ditemui terpisah, Manajer Senior Komunikasi Korporta PLN, Bambang Dwiyanto menuturkan, saat ini biaya produksi listrik PLN adalah Rp 1.150 per KWH, setelah kenaikan TDL terakhir. PLN menjual listrik ke masyarakat dengan harga Rp 930 per KWH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Whats New
Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Whats New
Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Whats New
Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Whats New
KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

Whats New
Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Whats New
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

Whats New
KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

Whats New
Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Whats New
Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Whats New
Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Whats New
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Spend Smart
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Earn Smart
Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com