Wamenkeu: Subsidi Listrik Jangan Sampai Jadi Bom Baru

"Karena listrik sudah jelas menurut kelompoknya, maka sebaiknya diubah dari bentuknya subsidi harga menjadi pembayaran listrik kepada kelompok tertentu. Tentu yang harus menerima adalah yang membutuhkan seperti golongan rumah tangga 1, rumah tangga 2, dan seterusnya," ujarnya ditemui di Kantor Ditjen Kelistrikan ESDM, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Di sisi lain, lanjut Bambang, kelompok yang tidak lagi membutuhkan subsidi listrik harus dikurangi atau dihapuskan subsidi listriknya.

"Supaya subsidi listrik tidak menjadi bom baru di dalam APBN, di luar BBM (bahan bakar minyak)," ujarnya.

Bambang optimistis wacana ini mendapat dukungan dari semua pihak. Dia menambahkan, jika dibuat rencana yang lebih jelas, dan dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dengan baik, pola baru ini bisa jadi diterapkan.

"Kan intinya kita tetap tidak melupakan kelompok yang membutuhkan listrik, atau kelompok yang membutuhkan insentif dalam produksinya. Kita hanya mengurangi subsidi dengan cara yang lebih baik," terang Bambang.

Ia berharap, roadmap subsidi baru bisa segera disusun Kementerian ESDM, dan dikeluarkan tahun mendatang.

Sebagai informasi, pemerintah perlahan menghapus subdisi listrik kelompok mampu, melalui Permen ESDM No.9 tahun 2014, tentang kenaikan tarif tenaga listrik bertahap, dan penghapusan subsidi. Sebelum aturan tersebut diimplementasikan, golongan industri besar menyedot Rp 7 miliar anggaran subsidi listrik per tahun.