Pemerintah Tak Buru-buru Hapuskan Bea Masuk Kakao

Kompas.com - 23/04/2014, 12:56 WIB
Pekerja mengemas biji kakao di Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAPPekerja mengemas biji kakao di Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum sepakat perihal penghapusan bea masuk importasi kakao, karena belum yakin bahwa produksi kakao nasional tidak bisa mencukupi kebutuhan industri.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, tidak bisa terburu-buru untuk menghapuskan bea masuk kakao impor. "Jangan buru-buru mengusulkan bea masuk jadi nol, karena harus lihat dulu apakah masih ada bijih kakao yang diekspor," kata dia di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Menurut Bambang, jika ternyata masih banyak bijih kakao yang dieskpor lantaran harga di pasar luar lebih bagus dibanding pasar domestik, maka pemerintah seharusnya memberikan insentif pada industri dalam negeri. Dengan demikian, bijih kakao petani dibeli dengan harga yang menarik, dan ekspor bijih kakao pun bisa ditekan.

Selain itu, lanjut dia, ada pula pilihan untuk meningkatkan bea keluar kakao. "Ketiga, masalah jenisnya atau masalah kuantitas ini harus clear dulu. Terus terang ini belum clear sepenuhnya," ujarnya.

Bambang menambahkan, yang juga harus dipertimbangkan adalah volume jenis kakao yang tidak bisa diproduksi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menghapus bea masuk importasi kakao. Menurut pemerintah, masih ada defisit kakao untuk mencukupi kebutuhan industri, meski data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak selaras.

Sementara itu dari sisi jenisnya, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menuturkan, ada kakao jenis tertentu yang harus didatangkan untuk blending.

Ketua Umum DPP Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang menjelaskan, sejak industri hilir kakao tumbuh 2010, pengusaha sudah tahu bahwa produksi dalam negeri hanya sekitar 500.000 ton.

"Dan mereka juga tahu bea masuk impor dari dulu 5 persen. Sekarang siapa yang teriak untuk dijadikan nol? Saya pikir tidak semuanya teriak, hanya 1-2 saja mungkin, mereka susah dapat bahan baku,” ungkapnya, Selasa (15/4/2014).

Adapun kekhawatiran jika bea masuk kakao dihapuskan adalah pengusaha coklat lebih memilih kakao impor. “Mendapatkannya gampang, kualitasnya bagus lagi,” aku Zulhefi.

Sepanjang tahun lalu, kata dia, Indonesia masih bisa mengekspor 188.000 ton bijih kakao. “Yang saya khawatir, begitu keran impor dibuka, akan ada importir-importir buka gudang di Indonesia, mereka yang menyetok barang," tukasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.