Wamenkeu: Anggap Keringanan Bea Keluar sebagai Insentif

Kompas.com - 23/04/2014, 13:48 WIB
Ilustrasi wilayah kerja pertambangan KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAIlustrasi wilayah kerja pertambangan
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali melunak setelah pada triwulan pertama ini belum ada satu pun perusahaan tambang yang mengekspor mineral olahan, lantaran merasa keberatan dengan bea keluar yang diterapkan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PD Brodjonegoro membenarkan ketika ditanya pemerintah akan menyesuaikan bea keluar mineral olahan, setelah ada perkembangan pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

"Ya jadi itu (penurunan BK) harus dianggap sebagai insentif dari pemerintah untuk mendorong (pembangunan) smelter," kata dia ditemui urai rapat koordinasi minerba, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Bambang mengatakan, nantinya pemerintah akan memantau perkembangan smelter perusahaan tambang melalui tim khusus. Tim khusus itu, lanjut dia, tak hanya dari unsur pemerintah seperti Kementerian ESDM, namun juga tenaga ahli dari luar (tim independen).

"Kita lagi selesaikan semoga Peraturan Pemerintah (PP)-nya bisa disepakati di rakor Menko minggu depan. Habis itu baru kita proses PP-nya," tuturnya.

Bambang menambahkan, hal-hal terkait yang juga dibahas dalam "penurunan BK" tersebut adalah perihal uang jaminan/kesungguhan membangun smelter. Dia mengatakan, nantinya regulasi soal uang jaminan tersebut akan termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM.  Sementara tarif BK penyesuaian, akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru.

Ditanya mana yang lebih dahulu dikeluarkan, Bambang mengatakan, baik Permen ESDM, maupun PMK bisa berjalan beriringan. "Yang penting ketika PMK-nya berlaku, jaminan kesungguhan sudah clear bagaimana mekanismenya," terang Bambang.

Bambang mengatakan, ada lima tahapan yang harus dilalui perusahaan tambang agar bisa mendapat tarif BK yang lebih ringan. "Mulai (uang) jaminan kesungguhan sampai ujungnya produksi (smelter)," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibat tingginya BK yang teratur dalam PMK No.6 tahun 2014, banyak perusahaan tambang stop ekspor. Dalam beleid tersebut, BK ditetapkan 20-25 persen dan progresif tiap semester hingga Desember 2016 di level 60 persen.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.