Seskab Larang Para Menteri Ambil Kebijakan Kontroversial

Kompas.com - 23/04/2014, 17:01 WIB
Dipo Alam KOMPAS.com/TaufiqurrahmanDipo Alam
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Dipo Alam mengirimkan Surat Edaran kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tentang mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Surat ini menindaklanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Terbatas pada 5 Januari 2014 dan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 16 Januari 2014.

“Para Menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah untuk tidak lagi mengambil kebijakan, keputusan, atau program yang memiliki implikasi luas selama masa menjelang dan berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan menjelang masa bakti pemerintahan,” kata Dipo pada konferensi pers di kantornya, Rabu (23/4/2014).

Jika terdapat kebijakan yang terlanjur ditempuh dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat, kata Dipo, para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait perlu segera memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang secara luas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.