Kompas.com - 24/04/2014, 13:05 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai giat mengawasi usaha pertambangan.

"Tentunya kita harus mendukung upaya yang dilakukan KPK. Itu sangat positif meningkatkan penerimaan negara, konteksnya tentu dengan pajak," ungkap Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, R.Sukhyar, di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Sukhyar menambahkan, KPk sudah masuk menata izin usaha pertambangan (IUP) di 12 provinsi. "Termasuk menagih piutang (negara di IUP), dan menekan agar reklamasi berjalan dengan baik," ujarnya.

Data Ditjen Minerba memperlihatkan adanya piutang negara sebesar Rp 1,308 triliun dalam kurun 2005-2013.

Adapun jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan koordinasi dan supervisi sebesar Rp 905 miliar atau 69 persen dari total piutang negara.

"Terdiri dari iuran tetap sebesar Rp 23 miliar dan royalti sebesar Rp 882 miliar. Piutang ini berasal dari 1.659 perusahaan dari total 7.501 IUP yang ada di 12 provinsi itu," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, beberapa waktu lalu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.