Kompas.com - 25/04/2014, 10:15 WIB
Aksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN)  terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014). Alsadad RudiAksi penolakan para karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) terhadap rencana akusisi oleh Bank Mandiri di Kantor Pusat BTN, di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (20/4/2014).
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Rencana konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang bukan batal, tapi ditunda. Maka, kemarin akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri menjadi hidangan utama pertemuan tertutup di Wisma Negara.

Sumber KONTAN yang mengetahui rencana itu berbisik, pertemuan dihadiri seluruh pemangku kepentingan dari lingkungan pemerintahan. "Kita lihat skemanya seperti apa dan diputusakan di sidang kabinet. Kalau privatisasi, ya, lewat komite privatisasi," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, kemarin.

Menurut dokumen Kementerian BUMN bertajuk "Kajian Internal Restrukturisasi BUMN Perbankan", skema transaksi melalui mekanisme Inbreng. Dengan mekanisme ini, Mandiri akan menerbitkan saham baru yang seluruhnya akan di-subscribe menggunakan saham BTN.

Transaksi ini melalui mekanisme penerbitan saham baru tanpa HMETD lantaran nilai transaksi tidak melebihi dari 10 persen modal disetor Bank Mandiri ((Peraturan Bapepam No. IX.D.4). Akuisisi BTN oleh Mandiri merupakan bagian pertama roadmap konsolidasi bank BUMN.

Salah satu penentu tahap I adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN dan Mandiri yang diadakan secara serempak pada 21 Mei mendatang. Mandiri akan mengumuman RUPSLB di media massa pada 5 Mei mendatang. Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, agenda akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tetap terbuka dengan peluang 50:50.

Ia mengaku belum menerima laporan resmi dari Sekretaris Kabinet (Setkab) tentang penundaan atas rencana akuisisi BTN. "Kami diminta melakukan RUPSLB tanggal 21 Mei. Sampai sekarang belum ada perintah pembatalan," kata Budi, kepada KONTAN, kemarin.

Setali tiga uang, Maryono, Direktur Utama BTN mengatakan, nasib RUPSLB belum menemukan kepastian. "Pembatalan RUPSLB adalah domain BUMN," kata Maryono melalui pesan singkat, kemarin.

Satrio Utomo, Analis Universal Broker Securities menilai, pemegang saham mayoritas yakni pemerintah, memiliki kendali penuh atas keputusan RUPSLB.

Menurut aturan pasar modal, keputusan RUPSLB bisa diketok palu asalkan jumlah pemegang saham yang hadir memenuhi batas minimum (kuorum), yakni 75 persen. Saat ini, pemerintah memiliki 60 persen saham BTN. (Nina Dwiantika, Adhitya Himawan, Titis Nurdiana, Oginawa R Prayogo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Whats New
BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

Whats New
Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Whats New
Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Investasi Syariah: Cari Cuan dengan Prinsip Agama

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.