Produsen Lokal Siap Wajib SNI Mainan, Importir Minta Ditunda

Kompas.com - 29/04/2014, 09:41 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI) meminta pemerintah untuk menunda kebijakan wajib SNI mainan sampai akhir tahun ini. Pasalnya, infrastruktur untuk SNI masih belum mumpuni, utamanya terkait dengan jumlah kapasitas laboratorium untuk pengujian.

Sandi Vidhianto, Sekretaris Jenderal AIMI mengatakan, produsen dan distributor mainan impor membutuhkan waktu untuk memenuhi perysaratan dalam pengajuan sertifikasi SNI. Apalagi dengan peraturan yang berlaku serempak dan lembaga sertifikasi yang minim membuat daftar antrian SNI semakin panjang.

Di sisi lain, order dari ritel sudah mulai berkurang lantaran mereka takut memajang barang yang tidak ber-SNI. "Penurunannya cukup signifikan, sekarang ini ada pengurangan 25 persen," ujar Sandi kepada KONTAN, Senin (28/4/2014).

Jika tidak bisa Lantaran kebijakan ini sudah diputuskan, Sandi meminta supaya diberikan waktu kepada produsen untuk menghabiskan stok barang yang ada di pasar. Jika pemerintah menemukan produk yang belum ber-SNI setelah 30 April, sifatnya hanya pembinaan dan bukan penyitaan.

"Kalau sudah diketok palu, kami minta kebijakan pemerintah supaya pengawasannya tidak terlalu ketat sampai Oktober," ujar Sandi.

Sementara itu, produsen mainan anak-anak lokal justru sudah melakukan persiapan pemberlakuan SNI dari setahun lalu. "Asosiasi kami bukan hanya perajin tetapi ke arah penggiat sehingga tidak boleh ada penundaan," ujar Danang Sasongko, Ketua  Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) ke KONTAN, Senin (28/4/2014).

Beberapa usaha yang dilakukan asosiasi supaya memenuhi standar adalah menggunakan water base untuk pewarnaan dari mainnya. Kemudian memperbaiki model misalnya saja roda besi diganti menjadi kayu.

Kendati demikian, produsen mainan anak-anak lokal meminta kemudahan mengurus sertifikasi SNI dan kelonggaran biaya, terutama subsidi untuk Unit Kecil Menengah (UKM). Misalnya, biaya sertifikasi mainan tergantung dari warna. Jika ada tujuh warna, berarti tarif per warna dikalikan tujuh. Tentunya hal ini memberatkan bagi UKM. (Fitri Nur Arifenie, Francisca Bertha Vistika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gara-gara Cuitan Soal Politik, Elon Musk Kehilangan Kekayaan Rp 180 Triliun dalam Sehari

Gara-gara Cuitan Soal Politik, Elon Musk Kehilangan Kekayaan Rp 180 Triliun dalam Sehari

Whats New
Mentan Pastikan Ketersedian Hewan Ternak untuk Idul Adha Aman dan Bebas PMK

Mentan Pastikan Ketersedian Hewan Ternak untuk Idul Adha Aman dan Bebas PMK

Whats New
Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Whats New
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Rilis
Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Work Smart
Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Whats New
Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Smartpreneur
Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Whats New
Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Whats New
Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Whats New
Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Smartpreneur
Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Whats New
Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.