"Ini perlu sama-sama kita pikirkan, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya DPR saja," kata dia dalam "Indonesia Green Infrastructure Summit/ IGIS 2014", Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Boediono pun mengajak, seluruh rakyat Indonesia turut memikirkan soal subsidi ini agar pemerintah tidak terombang-ambing, karena beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bagaimana pemecahannya (soal BBM) dalam jangka menengah, ini harus ada konsensus nasional. Tidak bisa diserahkan ke negara, karena ini menyangkut banyak hal," lanjutnya.
Sebelumnya, Suryo Bambang Sulito, Ketua Umum Kadin Indonesia, mengatakan, pelaku usaha perlu didorong untuk mengembangkan green economy melalui insentif. Boediono pun, mengamini usulan dunia usaha.
Dia menambahkan, jika sudah ada pemberian insentif untuk dunia usaha agar mendorong perekonomian, maka jangan sampai ada disinsentif yang justeru membebani perekonomian. "Tapi kita juga harus ingat, jangan sampai ada disinsentif seperti subsisi. Subsidi energi tak terbarukan, BBM (bahan bakar minyak," kata dia.
Sementara Bert Hoffman, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Pasifik dan Asia Timur, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, kebijakan pemerintah seperti subsidi energi jika tidak direduksi akan membebani biaya pemerintah dan mengganggu anggaran pembangunan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.