"Gagasan Pertanian Jokowi Sudah Banyak yang Ngomong, Tinggal Eksekusinya Saja.."

Enam gagasan untuk pertanian pun digulirkan. Di sela-sela kunjungannya di kawasan pertanian Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014), Jokowi menyebut, perlunya pengamanan lahan pertanian agar tak dikonversi, pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian, pendampingan kepada para petani, serta adanya bank pertanian.

Sudah sangat lengkap nampaknya. Namun, adakah yang masih luput dari perhatian mantan walikota Solo itu? Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung (UNILA), Bustanul Arifin, membenarkan enam gagasan yang digulirkan Jokowi itu. Tidak ada yang kurang menurutnya. Namun demikian, dia pun memastikan itu bukanlah hal baru.

"Siapa saja sering bicara seperti itu. Yang masyarakat tunggu sekarang itu adalah eksekusinya. Kedua, urusan diplomasi internasional," kata Bustanul dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2014) malam.

Dia bilang, diplomasi internasional di sektor pertanian juga harus menjadi catatan pemerintahan yang akan datang. Itu, lanjut dia, bukan berarti Indonesia harus menganggap internasional itu sebagai musuh. "Tapi harus dipikirkan juga supply side produk pertanian kita," katanya.

Kata Bustanul, Indonesia memiliki potensi kelas menengah yang besar, dengan perilaku konsumtif yang juga tinggi. Apalagi, lanjut dia, anak muda sekarang tidak terlalu mempedulikan dari mana produk yang mereka konsumsi, apakah lokal atau impor. "Yang penting barangnya ada, syukur-syukur lebih murah, apalagi sudah menjadi lifestyle," kata dia.

"Jadi membangun pertanian itu harus dipikirkan dua sisi, supply side, dan demand side," katanya.

Senada dengan Bustanul, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori pun menyatakan, dari enam gagasan pertanian Jokowi, semuanya relatif sudah diketahui publik. "Artinya tidak ada yang baru. Walaupun tidak mudah mengeksekusi yang sudah disampaikan," kata Khudori kepada Kompas.com, Kamis malam.

Khudori menuturkan, selain pengamanan lahan agar tidak terjadi konversi, yang paling penting adalah perluasan lahan.

Dia bilang, diantara negara kawasan Asia, luas lahan pangan per kapita Indonesia paling rendah. Misalnya dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, India, dan Tiongkok. "Filipina, dan Singapura tidak masuk perbandingan, mereka memang tidak memproduksi pangan, tapi impor," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menekan alihfungsi lahan, sebetulnya pemerintah telah memiliki payung hukum, yakni Undang-undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, aturan turunannya belum dieksekusi dengan baik, seperti Perda soal tata ruang wilayah.

Kemudian, untuk gagasan bank pertanian, ia berharap pemerintah ke depan berani mengamandemen Undang-undang Perbankan. Hal itu lantaran di dalamnya hanya dikenal sistem bank umum dan BPR. Sementara sektor pertanian memiliki karakteristik pembiayaan sendiri.

Sementara itu, soal infrastruktur pertanian menurut Khudori juga harus diperbaiki. Kata dia, pembangunan infrastruktur masa orde baru terbilang baik. Sedangkan sejak reformasi hingga sekarang, tercatat sebanyak 52 persen infrastruktur pertanian, rusak.

"Kalau teknologi pertanian kita sebetulnya sudah banyak sekali riset, tapi kembali tidak menjamin hasil riset itu diimplementasikan. Ke depan, seharusnya ketika itu sudah dihasilkan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar itu didiseminasi, sehingga bisa diadopsi para petani," ucap Khudori.