Kompas.com - 05/05/2014, 15:14 WIB
Pelayanan nasabah BTN KONTAN/ BaihakiPelayanan nasabah BTN
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh pemangku kepentingan diminta menghormati instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda rencana penyatuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

”Jangan lakukan kebijakan kontraproduktif untuk pemerintahan sekarang dan mendatang,” kata Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama di Jakarta, Minggu (4/5).

Bahkan, Laurens meminta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei mendatang jangan membahas rencana akuisisi.

Dia menambahkan, akuisisi BTN oleh Bank Mandiri harus mempertimbangkan dampaknya bagi kedua bank. Jangan sampai penggabungan itu menimbulkan persoalan bagi BTN maupun Bank Mandiri, karena kedua bank itu memiliki fokus bisnis yang berbeda. Bank Mandiri fokus di kredit korporasi, sedangkan BTN fokusnya pada kredit perumahan.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan BTN Eko Waluyo mengatakan, RUPSLB BTN antara lain mengagendakan pembahasan akuisisi dan perubahan pengurus perseroan (Kompas, 2/5).

Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada akhir April lalu mengirimkan surat edaran kepada Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Menteri Keuangan. Isinya, rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat dan karyawan PT BTN, ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif.

Ketua Dewan Kehormatan Realestat Indonesia Enggartiasto Lukita menilai, jika agenda penyatuan BTN ke Bank Mandiri terus dilanjutkan, akan menjadi preseden bahwa mengabaikan perintah presiden, sehingga presiden kehilangan legitimasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Enggartiasto, Indonesia menghadapi darurat perumahan rakyat dengan kekurangan rumah 15 juta unit. Tidak ada jaminan bahwa penyatuan BTN ke Bank Mandiri mampu memperluas skim pembiayaan perumahan rakyat.

”Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri memang akan meningkatkan kapasitas bank secara signifikan, tetapi mengabaikan prioritas kepentingan rakyat kecil,” ujar dia.

BTN menjadi penyalur 99 persen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. (LKT)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.