Kompas.com - 09/05/2014, 13:18 WIB
Ditjen Pajak KOMPAS/RIZA FATHONIDitjen Pajak
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mulai memberlakukan pelaporan faktur pajak elektronik (e-faktur) pada 1 Juli 2014. Implementasi e-faktur secara nasional ditargetkan rampung pada 1 Juli 2016 mendatang.

Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kementerian Keuangan, Irawan, menuturkan, e-faktur memberikan manfaat baik bagi Perusahaan Kena Pajak (PKP), juga bagi DJP sendiri. "Bagi DJP, dulu dengan faktur manual membutuhkan orang banyak. Dengan e-faktur ini hanya butuh satu orang. Jadi menghemat SDM yang mengerjakan," kata dia ditemui di Kantor DJP, Jumat (9/5/2014).

Selain itu, Irawan mengatakan, penerapan e-faktur ini juga membantu DJP dalam memonitoring pelaporan faktur oleh PKP, dan pembayaran pajaknya. "E-faktur ini membantu kita mengidentifikasi faktur yang enggak benar, misal faktur fiktif," ujarnya.

Irawan mengatakan, tak sedikit PKP yang sesungguhnya tidak memiliki usaha, namun turut memungut Pajak Penjualan (PPn) dari masyarakat. Ada juga PKP yang memang teregistrasi dan berhak memungut PPn dari masyarakat, namun pajaknya tidak diserahkan ke negara.

"Waktu jual barang Rp 10 juta, plus PPn, berarti kan pembeli membayar Rp 1 juta. Tapi, yang Rp 1 juta ini bisa jadi dipegang (diambil) si penjual, dan tidak dilaporkan," ungkapnya menjelaskan kekurangan faktur pajak manual.

Oktria Hendrarji, Kasubdit Peraturan PPn, Perdagangan, Jasa, dan PTLL, menambahkan, e-faktur ini bermanfaat bagi DJP sebagai early warning system atau sistem deteksi dini kecurangan pajak.

"Kalau manual butuh waktu panjang dari pelaporan sampai mendeteksi ketidakwajaran. E-faktur ini bisa jadi alat kita sebagai deteksi dini," sebutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.151/PMK/011/2013 tanggal 11 November 2013 tenang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur Pajak) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.