Jokowi-JK Janji Cetak 1 Juta Hektar Sawah Baru di Luar Jawa

Demikian butir ketujuh dalam Sembilan Agenda Prioritas  yang merupakan bagian dari Visi Misi capres-capwares yang diusung PDi-Perjuangan dan 3 parpol lainnya, seperti dikutip dari situs resmi KPU.

Sembilan Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita ini menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut nukilan visi misi Jokowi-JK dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik tersebut.

Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah, 1 juta hektar lahan sawah baru di luar jawa, pendirian bank petani dan UMKM, gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.

Kami akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irihasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan.

Kami akan mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri, peningkatan efisiensi usaha BUMN penymedia energi di Indonesia (Pertamina, PLN, PGN), pembangunan pipa gas, pengembangan energi terbarukan.

Kami akan mengutamakan pemakaian batubara da gas utuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri.

Kami akan mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50 persen penduduk, tax ratio terhadap PDB menjadi 16 persen, pengurangan utang pemerintah, pengaturan ketat penjualan saham bank nasional pada investor asing.

Kami akan mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan indsutri, serta riset dan pengembangan dasar didukung dengan dana pemerintah.