Jokowi-JK Janji Berantas Mafia Impor

Pasangan Jokowi-JK pun berjanji, salah satunya akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK.

Dikutip dari situs resmi KPU, berikut empat upaya lengkap membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.

Pertama adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.

Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.

Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transpotasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.

Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan semakin muda.

Ketiga, komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.

Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.